Koreksi Pasal 8

(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib memberitahukan dan menyampaikan informasi kepada Kepala BPKIMI, Direktur Jenderal Pembina Industri, Kepala Badan POM dan Perusahaan pemohon SPPT-SNI mengenai keputusan: a. penerbitan SPPT-SNI; b. penundaan pemberian atau perpanjangan SPPT-SNI bagi permohonan yang belum memenuhi persyaratan sertifikasi; c. penolakan pemberian atau perpanjangan SPPT-SNI bagi permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi; dan/atau d. pelimpahan SPPT-SNI kepada LSPro yang ditunjuk, bagi LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI tidak ditunjuk kembali; selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan penetapan keputusan dimaksud. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit bertanggung jawab atas pelaksanaan surveilan penggunaan tanda SNI dari SPPT- SNI yang diterbitkan.