Koreksi Pasal 8

LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau ayat (5) wajib melaporkan kepada Kepala BPKIMI, Direktur Jenderal Pembina Industri, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan mengenai: a. penerbitan SPPT-SNI Kopi instan; b. penundaan pemberian atau perpanjangan SPPT-SNI Kopi instan bagi permohonan yang belum memenuhi persyaratan sertifikasi; c. penolakan pemberian atau perpanjangan SPPT-SNI Kopi instan bagi permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi; d. pelimpahan SPPT-SNI Kopi instan kepada LSPro yang ditunjuk, bagi LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI tidak ditunjuk kembali; dan/ atau e. penetapan hasil surveilan; selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan SPPT-SNI Kopi instan atau penetapan hasil surveilan.