Koreksi Pasal 5

(1) Ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikecualikan pada Kloset Duduk impor apabila : a. digunakan sebagai contoh uji dalam rangka penerbitan SPPT-SNI; b. digunakan sebagai contoh uji untuk penelitian dan pengembangan (Research and Development) industri; atau c. sebagai barang contoh dalam pameran. (2) Kloset Duduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Surat Pertimbangan Teknis dari Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur. (3) Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut: a. identitas perusahaan / lembaga pemohon; b. Kegunaan; c. kapasitas produksi dan rencana produksi perusahaan (bagi produsen); d. jumlah produk yang akan diimpor (bagi barang impor); e. spesifikasi produk. (4) Pemberian Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan perusahaan industri / lembaga yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa produk yang diimpor atau diproduksi: a. digunakan sebagai contoh uji dalam rangka penerbitan SPPT-SNI; b. digunakan sebagai contoh uji untuk penelitian dan pengembangan (Research and Development) industri; atau c. sebagai barang contoh dalam pameran; dengan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan. (5) Ketentuan dan persyaratan pemberian Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri. Pasal 6 (1) Penerbitan SPPT-SNI Kloset Duduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup Kloset Duduk serta ditunjuk oleh Menteri, melalui: a. pengujian kesesuaian mutu produk terhadap Kloset Duduk sesuai dengan ketentuan dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); b. audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001-2008 atau revisinya, atau Sistem Manajemen Mutu lain yang diakui. (2) Pengujian Kloset Duduk dalam rangka penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sertifikasi ulang, surveilan oleh LSPro dan pengawasan oleh PPSP dilakukan oleh: a. laboratorium penguji dalam negeri yang telah diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup Kloset Duduk dan ditunjuk oleh Menteri; atau b. Laboratorium di luar negeri yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Penguji dimaksud berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement (MRA)) dengan KAN (seperti International Laboratory Accreditation (ILAC) atau The Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)), dan negara dimaksud memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik INDONESIA dan ditunjuk oleh Menteri. (3) Audit penerapan Sistem Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan: a. Surat pernyataan diri atas penerapan Sistem Manajemen Mutu; atau b. Sertifikat penerapan Sistem Manajemen Mutu sesuai SNI ISO 9001:2008 atau system manajemen mutu lain yang setara dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang telah terakreditasi oleh KAN atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang telah menandatangani Perjanjian Saling Pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement (MRA)) dengan KAN. (4) Apabila LSPro dan/atau Laboratorium penguji yang terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Kloset Duduk, belum tersedia atau belum mencukupi kebutuhan, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI. (5) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukkan harus telah diakreditasi KAN.