Koreksi Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2009 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, FAHMI IDRIS Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 72/M-IND/PER/7/2009 TANGGAL : 6 Juli 2009 JENIS INDUSTRI YANG PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRINYA DILIMPAHKAN KEPADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS BATAM, BINTAN DAN KARIMUN No KBLI Jenis Industri 1. 24114 Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya: - Industri Amonia ( Anhidrat dan dalam larutan air). 2. 24117 Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari Minyak Bumi, Gas Bumi dan Batubara - Industri Etilena, - Industri Propena (Propilena), - Industri Benzena, - Industri ortho dan para Xilene, - Industri Metanol (metil alkohol), - Industri Caprolactam. 3. 24119 Industri Kimia Dasar Organik Lainnya: - Industri pembuatan bahan pengawet termasuk pembuatan biogas. 4. 24131 Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik : - Industri pembuatan polietilen, - Industri pembuatan polipropilene, - Industri pembuatan polistirene, - Industri pembuatan selulosa asetat, - Industri pembuatan selulosa nitrat. 5. 24132 Industri Karet Buatan: - Industri pembuatan Styrene Butadiene Rubber (SBR), - Industri pembuatan Polypropene, - Industri pembuatan Acrylonitrile Butadine Rubber, - Industri pembuatan Silicon Rubber, - Industri pembuatan Isoprene Rubber. 6. 24231 Industri Bahan Farmasi : - Industri pengolahan dan pembuatan bahan obat 7. 26411 Industri Semen : - Industri semen portland MENTERI PERINDUSTRIAN RI FAHMI IDRIS LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 72/M-IND/PER/7/2009 TANGGAL : 6 Juli 2009 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN SUB BIDANG NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS BATAM, BINTAN DAN KARIMUN SUB BIDANG KEWENANGAN PEMERINTAH 1. Fasilitas Usaha Industri Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM). 2. Pemasaran Promosi produk industri nasional. 3. Teknologi 1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri. 2. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri. 4. Standarisasi Fasilitasi penerapan dan pengawasan standar. 5. Lingkungan Hidup Fasilitasi kerjasama internasional di bidang industri yang terkait dengan lingkungan hidup. 6. Kerjasama Industri Penetapan pola kemitraan antara industri dengan sektor ekonomi lainnya. MENTERI PERINDUSTRIAN RI FAHMI IDRIS