Koreksi Pasal 8

(1) Permohonan Sertifikasi SNI ditujukan kepada LSPro yang telah terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri. (2) Permohonan Sertifikasi SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Surat Pencatatan Permohonan SPPT-SNI dari Direktur Pembina Industri. (3) Surat Pencatatan Permohonan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan permohonan. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangya harus menginformasikan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang akan melakukan sertifikasi yang dilengkapi dengan: a. Bagi permohonan SPPT-SNI yang dilakukan langsung oleh produsen terdiri dari: 1. copy formulir permohonan SPPT-SNI yang telah diisi oleh pemohon dan dilegalisasi oleh LSPro yang bersangkutan; 2. Foto copy Izin Usaha Industri Asam Sulfat Teknis atau izin sejenis dari luar negeri; 3. Surat tanda daftar merek / Sertfikat merek dan atau Perjanjian Lisensi yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderak Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM; 4. Daftar peralatan produksi yang dimiliki guna mendukung pemenuhan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; 5. Daftar jenis produk yang akan disertifikasi; b. Bagi permohonan SPPT-SNI yang dilakukan oleh perwakilan produsen (Perusahaan Perwakilan atau Importir) dilengkapi: 1. Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 2. Surat penunjukan dari produsen Asam Sulfat Teknis kepada Perusahaan Perwakilan atau Importir sebagai pihak yang bertanggung jawab atas proses permohonan sertifikasi dan kualitas produk hasil produksi dari produsen dimaksud yang beredar yang diwilayah INDONESIA dan; 3. Dokumen perizinan perusahaan perwakilan produsen yang terdiri dari: a) Izin Usaha Industri jika perusahaan perwakilan produsen merupakan perusahaan industri; b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); c) Angka Pengenal Importir jika jika perusahaan perwakilan produsen merupakan Perusahaan Importir. (5) Surat Pencatatan Permohonan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat informasi: a. Nama dan alamat Produsen Pemohon SPPT-SNI; b. Nama dan alamat Perusahaan Perwakilan atau importir yang bertanggung jawab di INDONESIA bagi produk impor; www.djpp.kemenkumham.go.id c. LSPro yang akan melakukan Sertifikasi SNI sesuai dengan permohonan; dan d. Jenis produk yang akan disertifikasi.