Peraturan Menteri Nomor 62-m-ind-per-8-2015 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIANNOMOR 63/M-IND/7/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI DAN MUTU MINUMAN BERALKOHOL

(1) Perusahaan Industri Minuman Beralkohol wajib menerapkan proses: a. fermentasi untuk minuman beralkohol golongan A dan B; dan b. fermentasi dan destilasi untuk minuman beralkohol golongan C. (2) Proses fermentasi dan/atau destilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh perusahaan minuman beralkohol atau perusahaan yang memproduksi etil alkohol. (3) Etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi tara pangan. (4) Perusahaan Industri Minuman Beralkohol dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menjamin mutu produk harus: a. berpedoman kepada Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/7/2010 tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan/atau perubahannya; b. menerapkan Standar Nasional INDONESIA (SNI) Minuman Beralkohol yang telah diberlakukan secara wajib; dan c. memenuhi Ketentuan Teknis mengenai Golongan, Jenis Produk, Proses Produksi, Mesin dan Peralatan Produksi, Pengendalian Mutu serta Laboratorium Industri Minuman Beralkohol sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. (5) Perusahaan Industri Minuman Beralkohol dilarang untuk: a. melakukan proses produksi dengan cara pencampuran dengan alkohol teknis dan/atau bahan kimia berbahaya lainnya; b. memproduksi Minuman Beralkohol dengan kadar etil alkohol atau etanol (C2H5OH) di atas 55% (lima puluh lima persen); c. menyimpan dan menggunakan Alkohol teknis sebagai bahan baku dalam pembuatan Minuman Beralkohol; d. memproduksi dengan isi kemasan kurang dari 180 ml; dan e. melakukan pengemasan ulang (repacking). 5. Ketentuan Pasal 15 diubah menjadi sebagai berikut:

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Direktur Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan Industri Minuman Beralkohol secara Nasional. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui verifikasi yang dilakukan oleh: a. tim Verifikasi Industri Minuman Beralkohol yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; atau b. lembaga independen. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal. 6. Ketentuan Pasal 16 diubah menjadi sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal, dan verifikasi realisasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) serta pelaksanaan kegiatan verifikasi dalam rangka evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) yang dilakukan oleh Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Pelaksanaan audit kemampuan produksi sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf b dibebankan pada pemohon perluasan/untuk penambahan kapasitas produksi.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penetapannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2015 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, SALEH HUSIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY