Koreksi Pasal 21

(1) Pemeriksaan kebenaran laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan penerapan kebijakan industri kendaraan bermotor dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan menugaskan Tim Monitoring Kebijakan Industri Kendaraan Bermotor, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Direktur Jenderal. (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pembinaan atau penerbitan rekomendasi dalam pemberian sanksi oleh instansi yang 7berwenang atas pelanggaran yang telah dilakukan.