Koreksi Pasal 2

(1) Setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk kepentingan umum wajib menggunakan barang dan/atau jasa produksi dalam negeri. (2) Setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan mempertimbangkan kualitas barang dan jasa sehingga dapat beroperasi sesuai dengan umur teknis yang direncanakan. (3) Barang harus dipabrikasi secara utuh oleh produsen dalam negeri. (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku terhadap setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Swasta (BUS) atau Koperasi atas biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah /Hibah/Pinjaman Luar Negeri.