Koreksi Pasal 5

(1) Industri yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf b, meliputi: a. Industri yang terintegrasi secara proses produksi dari pengolahan bahan baku sampai dengan produk hilir; b. Industri yang terintegrasi/kemitraan dengan usaha budidaya/pemasok bahan baku; dan/atau c. Industri yang terintegrasi dengan komponennya. (2) Industri yang terintegrasi secara proses produksi dari pengolahan bahan baku sampai dengan produk hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. Industri yang memiliki fasilitas pengolahan awal bahan baku utama milik sendiri; b. Industri yang tersambung secara rantai nilai dari hulu ke hilir; c. Industri yang berada dalam satu hamparan atau kawasan industri (tidak terpisah-pisah); dan/atau d. Industri yang menggunakan bahan baku utama dari rantai nilai awal atau produk hulu. (3) Industri yang terintegrasi/kemitraan dengan usaha budidaya/pemasok bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. Industri yang terhubung dengan usaha budidaya atau pemasok bahan baku yang berada dalam satu batasan atau antar wilayah provinsi; dan b. Industri yang melakukan kerjasama atau kemitraan pasokan bahan baku yang dibuktikan dengan perjanjian tertulis. (4) Industri yang terintegrasi dengan komponennya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. Industri yang dalam proses produksinya menggunakan paling sedikit dua subkomponen pada tier satu hasil produksi dalam negeri yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian; dan b. Industri yang melakukan kerjasama pasokan komponen yang dibuktikan dengan perjanjian tertulis. (5) Industri yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus berbadan hukum yang sama.