Koreksi Pasal 36

(1) Pemberian IUI dan Izin Perluasan yang ditandatangani oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota serta TDI yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk diselenggarakan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2) Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dan peraturan perundang-undangan terkait. (3) Penerbitan IUI, Izin Perluasan dan TDI dilakukan apabila telah memenuhi dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 21 ayat (2) dan kesiapan produksi komersial yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. (4) Pemeriksaan dokumen yang dipersyaratkan dan kesiapan produksi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk dan diketuai oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.