Koreksi Pasal 16

(1) Kewenangan pemberian : a. IUI, Izin Perluasan dan TDI berada pada Bupati/Walikota setempat sesuai dengan lokasi pabrik bagi jenis industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan skala investasi sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri; b. IUI dan Izin Perluasan berada pada : 1. Gubernur setempat bagi jenis industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan skala investasi di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat, kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri; 2. Gubernur setempat bagi jenis industri dengan skala investasi sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang berlokasi pada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi, kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri; c. IUI dan Izin Perluasan berada pada Menteri bagi jenis industri sebagai berikut : 1. industri yang mengolah dan menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3); 2. industri minuman beralkohol; 3. industri teknologi tinggi yang strategis; 4. industri kertas berharga; 5. industri senjata dan amunisi; dan 6. industri yang lokasinya lintas provinsi. (2) Jenis industri yang mengolah dan menghasilkan B3 dan Industri teknologi tinggi yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 (satu) dan 3 (tiga) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. (3) Menteri, Gubernur dan atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat yang ditunjuk.