Koreksi Pasal 6

(1) Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan permohonan perusahaan pemohon. (2) Permohonan surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib dilengkapi dengan surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa produk telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan disertai dengan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat berkoodinasi dengan para pihak terkait untuk memastikan kebenaran permohonan Pertimbangan Teknis dan kebenaran dokumen. (4) Dalam hal pembuktian kebenaran pemenuhan persyaratan pertimbangan teknis Direktur Jenderal Pembina Industri dapat melakukan pemeriksaan dan penelitian pemenuhan persyaratan dimaksud. (5) Untuk berkoordinasi dengan pihak terkait dan melakukan pemeriksaan dan penelitian pemenuhan persyaratan Penerbitan Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), Direktur Jenderal Pembina Industri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Direktur Pembina Industri. www.djpp.kemenkumham.go.id