Koreksi Pasal 2

Ketentuan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berlaku bagi: a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD; b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank INDONESIA (BI), Badan Hukum Milik Negara(BHMN) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD; dan c. Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang pembiayaannya melalui pola kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha.