Koreksi Pasal 53

(1) Pemerintah Daerah tidak mengenakan retribusi pengesahan rencana tapak dan retribusi IMB serta pemenuhan kewajiban-kewajiban lainnya yang berdampak pada meningkatnya pendanaan atas pembangunan perumahan murah di daerah. (2) Kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada: a. persetujuan izin lokasi, jika pembangunannya dilakukan oleh badan usaha pembangunan perumahan; b. persetujuan dan pengesahan peil banjir; c. pembebasan atas retribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); d. penundaan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama 5 (lima) tahun; e. rekomendasi atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL); f. rekomendasi atas analisis dampak lalu lintas (ANDALIN) dari Dinas Perhubungan dan/atau Kepolisian Resor; g. rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Bina Marga; h. rekomendasi Dinas Pertamanan dan/atau Dinas Kebersihan; i. rekomendasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); j. rekomendasi dari Dinas Pemakaman, termasuk kewajiban penyiapan tempat pemakaman umum (TPU) dan kompensasi dalam bentuk dana bagi penyediaan TPU; dan k. kesediaan untuk menerima prasarana, sarana, dan utilitas umum dan mengelolanya.