Koreksi Pasal 7

(1) Pedoman teknis inventarisasi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan pengkodean untuk sistim informasi pengelolaan aset irigasi. (2) Pengkodean untuk sistim informasi pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kode kabupaten/kota; b. kode wilayah sungai; c. kode aset irigasi; dan (3) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kode kabupaten/kota dan kode wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, kode kabupaten/kota dan kode wilayah sungai disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Selain pengkodean untuk sistim informasi pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pedoman teknis dilengkapi dengan Formulir Isian dan Petunjuk Pengisian sebagaimana tercantum pada Lampiran I Bagian D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Pengkodean untuk Sistim Informasi Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran I Bagian A sampai dengan Lampiran I Bagian C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.