Koreksi Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009 MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT MOHAMMAD YUSUF ASY’ARI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ANDI MATTALATTA LAMPIRAN 1 : Mekanisme Penyaluran Dana PNPM MANDIRI Perkim Garis penyaluran dana Garis koordinasi PJOK = Penanggung Jawab Operasional Kegiatan SKPD = Satuan Kerja Perangkat Daerah BKAD = Badan Kerjasama Antar Desa MAD/K = Masyarakat Antar Desa/Kel. LKM = Lembaga Keswadayaan Masyarakat BKM = Badan Keswadayaan Masyarakat OMS = Organisasi Masyarakat Setempat LAMPIRAN 2 : Struktur Organisasi PNPM MANDIRI Perkim Garis pelaksanaan Garis koordinasi PJOK = Penanggung Jawab Operasional Kegiatan SKPD = Satuan Kerja Perangkat Daerah BKAD = Badan Kerjasama Antar Desa MAD/K = Masyarakat Antar Desa/Kel. LKM = Lembaga Keswadayaan Masyarakat BKM = Badan Keswadayaan Masyarakat OMS = Organisasi Masyarakat Setempat LAMPIRAN 3 : Struktur Pelaporan PNPM MANDIRI Perkim Garis Pelaporan Garis Tembusan TKPK KEMENPERA SEKTOR LAIN KEMENKO KESRA PUSAT PEM PROV POKJA PNPM Mandiri Perkim PROV TKPKD KAB/KOTA KAB/KOTA PEM KAB/KOTA POKJA PNPM Mandiri Perkim KAB/KOTA PROV KAB./KOTA LKM/BKM/ OMS KSM KEC./DESA/KEL. DPS POKJA PNPM Mandiri Perkim PUSAT Tim Pengendali SATKER TKPKD PROV. Tim Koordinasi PNPM Mandiri Tim Koordinasi PNPM Mandiri KAB/KOTA KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN KAB/KOTA