Koreksi Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2009 MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT MOHAMMAD YUSUF ASY’ARI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ANDI MATTALATTA LAMPIRAN I : Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 01/PERMEN/M/2009 Tanggal : 27 Maret 2009 STRUKTUR KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN PKP MENPERA DEPUTI PS POKJA PUSAT SATKER KMP KPPN PROVINSI POKJA PROV KMW KMK KAB/KOTA POKJA KAB/KOTA CAMAT LURAH/KADES POKMAS (LKM/LKNB) MBR / KSM MENPERA MENPERA FASILITATOR DEP. KEUANGAN = Garis Instruksi = Garis Koordinasi = Garis Pelaporan LAMPIRAN II : Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 01/PERMEN/M/2009 Tanggal : 27 Maret 2009 SKEMA TAHAPAN KEGIATAN PKP Persetujuan proposal POKMAS Pengusulan proposal ke POKJA Pusat KABUPATEN/KOTA PROVINSI PUSAT Penetapan POKJA Pusat Penetapan KMP/KMW/KMK Penetapan POKJA Provinsi Penetapan POKJA Kab/Kota Usulan kegiatan KSM yang direkomendasi POKMAS Penyusunan Program Penetapan Kabupaten/Kota Klarifikasi Usulan Lokasi dan SKB Seleksi dan Usulan Lokasi & POKMAS POKMAS menyeleksi, dan mengusulkan KSM Penyusunan RTK dan Pembentukan KSM Keterpaduan Program Sosialisasi Kegiatan di Tingkat Pusat Sosialisasi Kegiatan di Tingkat Provinsi Sosialisasi Kegiatan di Tingkat Kabupaten/Kota Sosialisasi Kegiatan di Tingkat Kelurahan dan Masyarakat Pelaksanaan Kegiatan KOMUNITAS 1 2 2 2 3 4 2 2 3 3 4 5 5 2 6 7 LAMPIRAN III : Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 01/PERMEN/M/2009 Tanggal : 27 Maret 2009 MEKANISME PENYALURAN DANA STIMULAN PKP BERSUMBER DARI APBN DEPARTEMEN KEUANGAN KPPN POKMAS (LKM/LKNB) KSM / MBR KECAMATAN KELURAHAN / DESA SATKER P K K M W K M P POKJA KAB/KOTA POKJA PUSAT KEMENPERA POKJA PROVINSI KMK = Garis Penyaluran Dana = Garis Proposal = Garis Koordinasi Fasilitator