Koreksi Pasal 7

(1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui Dekon bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan iptek meliputi: a. pemberian bantuan/fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas pengembangan konten: 1) animasi; 2) komik; 3) TV dan radio; 4) tulisan fiksi dan nonfiksi; 5) periklanan; dan 6) desain. No.419,2012 b. pemberian bantuan/fasilitasi pengembangan dan penciptaan wirausaha bidang media, desain, dan iptek; dan c. pemberian penghargaan kepada pelaku yang berprestasi dan peduli pada upaya pengembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan iptek. (2) Pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan Taman Budaya selaku Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bagi pemerintah provinsi yang memiliki. (3) Pelaksanaan Dekon bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap tahunnya berpedoman pada petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya.