Koreksi Pasal 18

(1) Bendahara Pengeluaran diwajibkan menyimpan uang yang menjadi tanggung jawabnya pada Bank Pemerintah terdekat dengan kantor Satker atau kantor UPT. (2) Jika pada suatu lokasi kantor Satker atau kantor UPT tidak ada Bank Pemerintah, penyimpanan uang dapat dilakukan pada Bank Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara/KPPN selaku kuasa BUN. (3) Jika dalam penyimpanan uang pada Bank Pemerintah memperoleh jasa giro, Bendahara Pengeluaran atau Bank tempat menyimpan uang wajib untuk menyetor jasa giro ke Rekening Kas Negara.