Koreksi Pasal 5

(1) Setiap Usaha Diskotik, wajib memiliki Sertifikat Usaha Diskotik dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Diskotik, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Diskotik, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Diskotik dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Diskotik.