Koreksi Pasal 5

(1) Setiap Usaha Jasa Boga, wajib memiliki Sertifikat Usaha Jasa Boga dan melaksanakan sertifikasi Usaha Jasa Boga, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Jasa Boga, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Jasa Boga dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Jasa Boga.