Koreksi Pasal 5

(1) Setiap Usaha Karaoke, wajib memiliki Sertifikat Usaha Karaoke dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Karaoke, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Karaoke, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Karaoke dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Karaoke.