Koreksi Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Desember 2014 MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, ARIEF YAHYA Diundangkan di Jakarta Padatanggal 18 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL IZIN USAHA/PENDAFTARAN USAHA BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF A. Bidang Pariwisata No. Jenis Izin Usaha/Pendaftaran Usaha 1. Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata 2. Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata B. Bidang Ekonomi Kreatif No. Jenis Izin, Pendaftaran, dan Pemberitahuan 1. Surat Izin Produksi (SIP) Film oleh Prosedur Film /TV Asing di INDONESIA 2. Izin Usaha Perfilman (IUP) Jasa Teknik Film 3. Izin Usaha Perfilman (IUP) Pengedaran Film 4. Izin Usaha Perfilman (IUP) Pengarsipan Film 5. Izin Usaha Perfilman (IUP) Ekspor Film 6. Izin Usaha Perfilman (IUP) Impor Film MENTERI PARIWISATA ARIEF YAHYA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REKOMENDASI BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Bidang Ekonomi Kreatif No. Jenis Rekomendasi 1. Surat Rekomendasi terkait pemberian izin lokasi syuting MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, ARIEF YAHYA