Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Lombok

(1) Poltekpar Lombok mempunyai lambang sebagaimana gambar di bawah ini: (2) Rincian arti lambang Poltekpar Lombok adalah sebagai berikut: a. bentuk dasar bulat dengan garis globe menggambarkan dunia dan dibingkai dengan bunga teratai bersudut lima memilik makna bahwa Poltekpar Lombok berasaskan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa INDONESIA, serta diharapkan kiprah dan manfaat Poltekpar Lombok dapat mencapai ke seluruh penjuru dunia yang mengacu kepada tagline Poltekpar Lombok yakni “A World- Class Tourism Polytechnic”; b. warna dasar biru (kode 1b7e9d) melambangkan wawasan yang luas dan mendalam, serta diartikan sebagai pengembangan wisata maritim; c. bangunan lumbung merupakan lambang pengembangan pariwisata budaya; d. pintu lumbung yang terbuka satu, melambangkan Poltekpar Lombok terbuka terhadap nilai-nilai baru dari luar demi pengembangan mutu pendidikan dan lulusan, namun tetap menyaring nilai-nilai baru dimaksud; e. pena dan buku melambangkan proses pendidikan berkelanjutan, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Poltekpar Lombok menerapkan pendidikan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata; f. tiga anak tangga di bawah lumbung padi merupakan simbol dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; g. bintang melambangkan prestasi yang dicita-citakan dapat diwujudkan oleh segenap sivitas akademika Poltekpar Lombok; dan h. padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. (3) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara keseluruhan mempunyai makna bahwa kader-kader yang dididik dan dibina di Poltekpar Lombok mempunyai semangat yang pantang menyerah dalam menuntut ilmu agar menjadi insan yang profesional di bidang kepariwisataan untuk menjadi pemimpin yang dapat dibanggakan guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

(1) Poltekpar Lombok memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan lainnya secara terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan, baik di dalam maupun di luar kedudukan Poltekpar Lombok. (2) Otonomi pengelolaan Poltekpar Lombok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. otonomi pengelolaan di bidang akademik, yaitu penetapan norma dan kebijakan operasional Poltekpar Lombok serta pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan b. otonomi pengelolaan di bidang non akademik, yaitu penetapan norma dan kebijakan operasional Poltekpar Lombok serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, kepegawaian, sarana, dan prasarana. (3) Otonomi pengelolaan Poltekpar Lombok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bidang akademik: 1. penetapan norma kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan terdiri atas: a) persyaratan akademik yang akan digunakan; b) kurikulum program studi; c) proses pembelajaran; d) penilaian hasil belajar; e) persyaratan kelulusan; dan f) wisuda. 2. penetapan norma kebijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan b. bidang non-akademik: 1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi terdiri atas: a) rencana strategis dan rencana kerja tahunan; b) sistem penjaminan mutu internal; dan c) sistem pengendalian internal. 2. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan terdiri atas: a) membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan b) sistem pencatatan dan laporan keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas: a) kegiatan kemahasiswaan kokurikuler; b) organisasi kemahasiswaan; dan c) pembinaan bakat dan minat mahasiswa. 4. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan terdiri atas: a) penugasan dan pembinaan sumber daya manusia; dan b) penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia. 5. penetapan norma, kebijakan operasional sarana dan prasarana terdiri atas: a) penggunaan sarana dan prasarana; b) pemeliharaan sarana dan prasarana; dan c) pemanfaatan sarana dan prasarana; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Otonomi pengelolaan Poltekpar Lombok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. akuntabilitas; b. transparan; c. nirlaba; d. penjaminan mutu; dan e. efektivitas dan efisiensi.