Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2016 tentang STATUTA POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG

(1) Poltekpar Palembang mempunyai lambang sebagaimana gambar di bawah ini: (2) Rincian arti lambang Poltekpar Palembang adalah sebagai berikut: a. bola dunia melambangkan insan pariwisata yang memiliki daya saing dunia; b. buku terbuka melambangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang; c. lingkaran melambangkan pariwisata sebagai wahana untuk menggalang persatuan dan kesatuan serta membina persahabataan dunia; d. warna biru tua melambangkan sifat tenang dan memberikan kesan kedalaman; e. warna putih melambangkan kedamaian; f. warna kuning emas melambangkan bangsa yang besar dan berjiwa priyagung sejati; g. jembatan ampera sebagai ciri khas Kota Palembang yang melambangkan kemakmuran bersama; h. candi melambangkan nilai-nilai luhur budaya lokal yang dapat mewarnai dunia pariwisata internasional.

(1) Poltekpar Palembang memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan lainnya secara terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan, baik di dalam maupun di luar kedudukan Poltekpar Palembang. (2) Otonomi pengelolaan Poltekpar Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. otonomi pengelolaan di bidang akademik, yaitu penetapan norma dan kebijakan operasional Poltekpar Palembang serta pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan b. otonomi pengelolaan di bidang non akademik, yaitu penetapan norma dan kebijakan operasional Poltekpar Palembang serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, kepegawaian, sarana, dan prasarana. (3) Otonomi pengelolaan Poltekpar Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bidang akademik: 1. penetapan norma kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan terdiri atas: a) persyaratan akademik yang akan digunakan; b) kurikulum program studi; c) proses pembelajaran; d) penilaian hasil belajar; e) persyaratan kelulusan; dan f) wisuda. 2. penetapan norma kebijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan b. bidang non-akademik: 1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi terdiri atas: a) rencana strategis dan rencana kerja tahunan; b) sistem penjaminan mutu internal; dan c) sistem pengendalian internal. 2. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan terdiri atas: a) membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan b) sistem pencatatan dan laporan keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas: a) kegiatan kemahasiswaan kokurikuler; b) organisasi kemahasiswaan; dan c) pembinaan bakat dan minat mahasiswa. 4. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan terdiri atas: a) penugasan dan pembinaan sumber daya manusia; dan b) penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia. 5. penetapan norma, kebijakan operasional sarana dan prasarana terdiri atas: a) penggunaan sarana dan prasarana; b) pemeliharaan sarana dan prasarana; dan c) pemanfaatan sarana dan prasarana; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Otonomi pengelolaan Poltekpar Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. akuntabilitas; b. transparan; c. nirlaba; d. penjaminan mutu; dan e. efektivitas dan efisiensi.