Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

PERMEN Nomor 34 Tahun 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. 7. Pejabat Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Operator SIAK, adalah PNS yang diberikan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak untuk mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. 8. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. 9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 10. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementarian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non struktural. 11. Instansi Daerah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 12. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 13. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Operator SIAK dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 14. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Operator SIAK sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan. 15. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Operator SIAK yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas untuk menilai kinerja Operator SIAK. 16. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Operator SIAK baik perorangan atau kelompok di bidang pelayanan administrasi kependudukan. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB V

URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Pasal 7

Koreksi

(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Operator SIAK sesuai jenjang jabatannya, sebagai berikut: a. Operator SIAK Terampil meliputi: 1. melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Biodata Penduduk; 2. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Biodata Penduduk; 3. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Biodata Penduduk; 4. melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Kartu Keluarga; 5. Melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Kartu Keluarga; 6. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Kartu Keluarga; 7. melakukan perekaman biometrik KTP-el (foto, iris mata, sidik jari, dan tanda tangan); 8. melakukan verifikasi hasil perekaman biometrik KTP-el (foto, iris mata, sidik jari, dan tanda tangan); 9. melakukan kegiatan pencetakan KTP-el; 10. melakukan entry data sesuai hasil verifikasi dan validasi permohonan Kartu Identitas Anak; 11. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Kartu Identitas Anak; 12. melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Pindah; 13. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Surat Keterangan Pindah; 14. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah; 15. melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Pindah Datang; 16. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Surat Keterangan Pindah Datang; 17. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang; 18. melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; 19. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; 20. melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; 21. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; 22. melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Tempat Tinggal; 23. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Surat Keterangan Tempat Tinggal; 24. melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; 25. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; 26. melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Buku Pas Lintas Batas; 27. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Buku Pas Lintas Batas; 28. melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Kelahiran; 29. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Pencatatan Kelahiran; 30. melakukan entry data sesuai hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Kematian; 31. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Pencatatan Kematian; 32. melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Perkawinan; 33. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Pencatatan Perkawinan; 34. melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Perceraian; 35. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Pencatatan Perceraian; 36. melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Pengakuan Anak; 37. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Pencatatan Pengakuan Anak; 38. melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Pengesahan Anak; 39. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Pencatatan Pengesahan Anak; 40. melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Lahir Mati; 41. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Pencatatan Lahir Mati; 42. melakukan entry data sesuai hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Pembatalan Perkawinan; 43. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Pencatatan Pembatalan Perkawinan; 44. Melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Pembatalan Perceraian; 45. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Pencatatan Pembatalan Perceraian; 46. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; 47. melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Pencatatan Pengangkatan Anak; 48. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Pencatatan Pencatatan Pengangkatan Anak; 49. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Pengangkatan Anak; 50. melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Perubahan Nama; 51. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Pencatatan Perubahan Nama; 52. melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Pembetulan dan Pembatalan Akta; 53. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Pencatatan Pembetulan dan Pembatalan Akta; 54. melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan; 55. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan; 56. melakukan entry data sesuai hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya; 57. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Pencatatan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya; 58. melakukan penyusunan Laporan Harian Hasil Pencetakan Dokumen Kependudukan; 59. melakukan penyusunan Laporan Kepemilikan Akta Kelahiran; 60. melakukan penyusunan Laporan Data Kependudukan dari Desa/Kelurahan; dan 61. melakukan penyusunan Laporan Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2). b. Operator SIAK Mahir, meliputi: 1. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan Biodata Penduduk; 2. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Biodata Penduduk; 3. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan Kartu Keluarga; 4. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Kartu Keluarga; 5. melakukan kegiatan pencetakan KTP-el; 6. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan Kartu Identitas Anak; 7. melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Kartu Identitas Anak; 8. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Kartu Identitas Anak; 9. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan Surat Keterangan Pindah; 10. menelaah dan menyerahkan hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Pindah pada atasan; 11. melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Pindah; 12. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Surat Keterangan Pindah; 13. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah; 14. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan Surat Keterangan Pindah Datang; 15. menelaah dan menyerahkan hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Pindah Datang pada atasan; 16. melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Pindah Datang; 17. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Surat Keterangan Pindah Datang; 18. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang; 19. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; 20. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; 21. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal; 22. melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; 23. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; 24. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; 25. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; 26. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Buku Pas Lintas Batas; 27. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan Pencatatan Kelahiran; 28. menelaah dan menyerahkan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Kelahiran pada atasan; 29. melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Kelahiran; 30. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Pencatatan Kelahiran; 31. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Surat Keterangan Kelahiran dan Akta Kelahiran; 32. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan Pencatatan Kematian; 33. menelaah dan menyerahkan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Kematian pada atasan; 34. melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Kematian; 35. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Pencatatan Kematian; 36. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian; 37. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Akta Perkawinan; 38. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Akta Perceraian; 39. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Akta Pengakuan Anak; 40. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Akta Pengesahan Anak. 41. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan Pencatatan Lahir Mati; 42. menelaah dan menyerahkan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Lahir Mati pada atasan; 43. melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Lahir Mati; 44. melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Pencatatan Lahir Mati; 45. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati; 46. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; 47. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; 48. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Pengangkatan Anak; 49. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Perubahan Nama; 50. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Surat Keterangan Pembetulan dan Pembatalan Akta; 51. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan; 52. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Surat Keterangan Peristiwa Penting Lainnya; 53. melakukan penyusunan Laporan Harian Hasil Pencetakan Dokumen Kependudukan; 54. melakukan penyusunan Laporan Kepemilikan Akta Kelahiran; 55. melakukan penyusunan Laporan Kepemilikan Akta / Surat Nikah; 56. melakukan penyusunan Laporan Data Kependudukan dari Desa/Kelurahan; 57. melakukan penyusunan Laporan Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2); 58. melakukan penyusunan Laporan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4); 59. melakukan penyusunan Laporan Pernikahan dari Kementerian Agama; dan 60. melakukan penyusunan Laporan Perceraian dari Pengadilan Agama; c. Operator SIAK Penyelia, meliputi: 1. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan Biodata Penduduk; 2. menelaah dan menyerahkan hasil verifikasi dan validasi permohonan Biodata Penduduk pada atasan; 3. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan Kartu Keluarga; 4. menelaah dan menyerahkan hasil verifikasi dan validasi permohonan Kartu Keluarga pada atasan; 5. mengecek kebenaran data penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan; 6. melakukan pengecekan ketunggalan data (Print Ready Record); 7. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan Kartu Identitas Anak; 8. menelaah dan menyerahkan hasil verifikasi dan validasi permohonan Kartu Identitas Anak pada atasan; 9. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan Surat Keterangan Pindah; 10. menelaah dan menyerahkan hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Pindah pada atasan; 11. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan Surat Keterangan Pindah Datang; 12. menelaah dan menyerahkan hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Pindah Datang pada atasan; 13. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; 14. menelaah dan menyerahkan hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri pada atasan; 15. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; 16. menelaah dan menyerahkan hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri pada atasan; 17. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan Surat Keterangan Tempat Tinggal; 18. menelaah dan menyerahkan hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Tempat Tinggal pada atasan; 19. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; 20. menelaah dan menyerahkan hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas pada atasan; 21. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan Buku Pas Lintas Batas; 22. menelaah dan menyerahkan hasil verifikasi dan validasi permohonan Buku Pas Lintas Batas pada atasan; 23. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan Pencatatan Kelahiran; 24. menelaah dan menyerahkan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Kelahiran pada atasan; 25. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan Pencatatan Kematian; 26. menelaah dan menyerahkan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Kematian pada atasan; 27. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan Pencatatan Perkawinan; 28. menelaah dan menyerahkan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Perkawinan pada atasan; 29. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan Pencatatan Perceraian; 30. menelaah dan menyerahkan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Perceraian pada atasan; 31. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan Pencatatan Pengakuan Anak; 32. menelaah dan menyerahkan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Pengakuan Anak pada atasan; 33. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan Pencatatan Pengesahan Anak; 34. menelaah dan menyerahkan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Pengesahan Anak pada atasan; 35. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan Pencatatan Lahir Mati; 36. menelaah dan menyerahkan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Lahir Mati pada atasan; 37. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan Pencatatan Pembatalan Perkawinan; 38. menelaah dan menyerahkan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Pembatalan Perkawinan pada atasan; 39. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan Pencatatan Pembatalan Perceraian; 40. menelaah dan menyerahkan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Pembatalan Perceraian pada atasan; 41. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan Pencatatan Pencatatan Pengangkatan Anak; 42. menelaah dan menyerahkan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Pencatatan Pengangkatan Anak pada atasan; 43. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan Pencatatan Pencatatan Perubahan Nama; 44. menelaah dan menyerahkan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Pencatatan Perubahan Nama pada atasan; 45. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan Pencatatan Pembetulan dan Pembatalan Akta; 46. menelaah dan menyerahkan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Pembetulan dan Pembatalan Akta pada atasan; 47. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Surat Keterangan Pembetulan dan Pembatalan Akta; 48. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan; 49. menelaah dan menyerahkan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan pada atasan; 50. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan Pencatatan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya; 51. menelaah dan menyerahkan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya pada atasan; 52. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Surat Keterangan Peristiwa Penting Lainnya; 53. menelaah dan menyerahkan penyusunan Laporan Bulanan Hasil Pencetakan Dokumen Kependudukan pada atasan; 54. menelaah dan menyerahkan penyusunan Laporan Data Kependudukan dari Kecamatan pada atasan; 55. melakukan penyusunan Laporan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4); 56. melakukan penyusunan Laporan Pernikahan dari Kementerian Agama; dan 57. melakukan penyusunan Laporan Perceraian dari Pengadilan Agama. (2) Operator SIAK yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Operator SIAK yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai angka kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Pasal 8

Pasal 9

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Operator SIAK yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Operator SIAK yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut: a. Operator SIAK yang melaksanakan tugas Operator SIAK yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. Operator SIAK yang melaksanakan tugas Operator SIAK yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kesatu

Uraian Kegiatan sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 7

Koreksi

BAB Kedua

Hasil Kerja

Pasal 8

Koreksi

Hasil Kerja tugas jabatan bagi Jabatan Fungsional Operator SIAK sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: a. Operator SIAK Terampil, meliputi: 1. data hasil entri permohonan Biodata Penduduk; 2. dokumen hasil verifikasi dan validasi permohonan Biodata Penduduk; 3. lembar cetak Biodata Penduduk; 4. data hasil entri permohonan Kartu Keluarga; 5. dokumen hasil verifikasi dan validasi permohonan Kartu Keluarga; 6. lembar cetak Kartu Keluarga; 7. laporan hasil perekaman biometrik KTP-el; 8. laporan hasil verifikasi hasil perekaman biometrik KTP- el; 9. lembar cetak KTP-el; 10. data hasil entri permohonan Kartu Identitas Anak; 11. dokumen hasil verifikasi dan validasi permohonan Kartu Identitas Anak; 12. data hasil entri permohonan Surat Keterangan Pindah; 13. dokumen hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Pindah; 14. lembar cetak Surat Keterangan Pindah; 15. data hasil entri permohonan Surat Keterangan Pindah Datang; 16. dokumen hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Pindah Datang; 17. lembar cetak Surat Keterangan Pindah Datang; 18. data hasil entri permohonan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; 19. dokumen hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; 20. data hasil entri permohonan Surat Keterangan datang dari Luar Negeri; 21. dokumen hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; 22. data hasil entri permohonan Surat Keterangan Tempat Tinggal; 23. dokumen hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Tempat Tinggal; 24. data hasil entri permohonan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; 25. dokumen hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; 26. data hasil entri permohonan Buku Pas Lintas Batas; 27. dokumen hasil verifikasi dan validasi permohonan Buku Pas Lintas Batas; 28. data hasil entri permohonan Pencatatan Kelahiran; 29. dokumen hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Kelahiran; 30. data hasil entri permohonan Pencatatan Kematian; 31. dokumen hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Kematian; 32. data hasil entri permohonan Pencatatan Perkawinan; 33. dokumen hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Perkawinan; 34. data hasil entri permohonan Pencatatan Perceraian; 35. dokumen hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Perceraian; 36. data hasil entri permohonan Pencatatan Pengakuan Anak; 37. dokumen hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Pengakuan Anak; 38. data hasil entri permohonan Pencatatan Pengesahan Anak; 39. dokumen hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Pengesahan Anak; 40. data hasil entri permohonan Pencatatan Lahir Mati; 41. dokumen hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Lahir Mati; 42. data hasil entri permohonan Pencatatan Pembatalan Perkawinan; 43. dokumen hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Pembatalan Perkawinan; 44. data hasil entri permohonan Pencatatan Pembatalan Perceraian; 45. dokumen hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Pembatalan Perceraian; 46. lembar cetak Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; 47. data hasil entri permohonan Pencatatan Pengangkatan Anak; 48. dokumen hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Pengangkatan Anak; 49. lembar cetak Surat Keterangan Pencatatan Pengangkatan Anak; 50. data hasil entri permohonan Pencatatan Perubahan Nama; 51. dokumen hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Perubahan Nama; 52. data hasil entri permohonan Pencatatan Pembetulan dan Pembatalan Akta; 53. dokumen hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Pembetulan dan Pembatalan Akta; 54. data hasil entri permohonan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan; 55. dokumen hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan; 56. data hasil entri permohonan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya; 57. dokumen hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya; 58. laporan Harian Hasil Pencetakan Dokumen Kependudukan; 59. laporan Kepemilikan Akta Kelahiran; 60. laporan Data Kependudukan dari Desa/Kelurahan; 61. laporan Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2); b. Operator SIAK Mahir, meliputi: 1. dokumen permohonan Biodata Penduduk; 2. lembar cetak Biodata Penduduk; 3. dokumen permohonan Kartu Keluarga; 4. lembar cetak Kartu Keluarga; 5. lembar cetak KTP-el; 6. dokumen permohonan Kartu Identitas Anak; 7. data hasil entri permohonan Kartu Identitas Anak; 8. dokumen hasil verifikasi dan validasi permohonan Kartu Identitas Anak; 9. lembar cetak Kartu Identitas Anak; 10. dokumen permohonan Surat Keterangan Pindah; 11. berita acara hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Pindah; 12. data hasil entri permohonan Surat Keterangan Pindah; 13. dokumen hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Pindah; 14. lembar cetak Surat Keterangan Pindah; 15. dokumen permohonan Surat Keterangan Pindah Datang; 16. berita acara hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Pindah Datang; 17. data hasil entri permohonan Surat Keterangan Pindah Datang; 18. dokumen hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Pindah Datang; 19. lembar cetak Surat Keterangan Pindah Datang; 20. lembar cetak Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; 21. lembar cetak Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; 22. lembar cetak Surat Keterangan Tempat Tinggal; 23. data hasil entri permohonan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; 24. dokumen hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; 25. lembar cetak Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; 26. lembar cetak Buku Pas Lintas Batas; 27. dokumen permohonan Pencatatan Kelahiran; 28. berita acara hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Kelahiran; 29. data hasil entri permohonan Pencatatan Kelahiran; 30. dokumen hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Kelahiran; 31. lembar cetak Surat Keterangan Kelahiran dan Akta Kelahiran; 32. dokumen permohonan Pencatatan Kematian; 33. berita acara hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Kematian; 34. data hasil entri permohonan Pencatatan Kematian; 35. dokumen hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Kematian; 36. lembar cetak Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian; 37. lembar cetak Akta Perkawinan; 38. lembar cetak Akta Perceraian; 39. lembar cetak Akta Pengakuan Anak; 40. lembar cetak Akta Pengesahan Anak; 41. dokumen permohonan Pencatatan Lahir Mati; 42. berita acara hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Lahir Mati; 43. data hasil entri permohonan Pencatatan Lahir Mati; 44. dokumen hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Lahir Mati; 45. lembar cetak Surat Keterangan Lahir Mati; 46. lembar cetak Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; 47. lembar cetak Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; 48. lembar cetak Surat Keterangan Pencatatan Pengangkatan Anak; 49. lembar cetak Surat Keterangan Pencatatan Perubahan Nama; 50. lembar cetak Surat Keterangan Pembetulan dan Pembatalan Akta; 51. lembar cetak Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan; 52. lembar cetak Surat Keterangan Peristiwa Penting Lainnya; 53. laporan Harian Hasil Pencetakan Dokumen Kependudukan; 54. laporan Kepemilikan Akta Kelahiran; 55. laporan Kepemilikan Akta/Surat Nikah; 56. laporan Data Kependudukan dari Desa/Kelurahan; 57. laporan Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2); 58. laporan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4); 59. laporan Pernikahan dari Kementerian Agama; 60. laporan Perceraian dari Pengadilan Agama; c. Operator SIAK Penyelia, meliputi: 1. Dokumen permohonan Biodata Penduduk; 2. Berita acara hasil verifikasi dan validasi permohonan Biodata Penduduk; 3. Dokumen permohonan Kartu Keluarga; 4. Berita acara hasil verifikasi dan validasi permohonan Kartu Keluarga; 5. Laporan hasil validasi data penduduk; 6. Laporan hasil pengecekan ketunggalan data; 7. Dokumen permohonan Kartu Identitas Anak; 8. Berita acara hasil verifikasi dan validasi permohonan Kartu Identitas Anak; 9. Dokumen permohonan Surat Keterangan Pindah; 10. Berita acara hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Pindah; 11. Dokumen permohonan Surat Keterangan Pindah Datang; 12. Berita acara hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Pindah Datang; 13. Dokumen permohonan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; 14. Berita acara hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; 15. Dokumen permohonan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; 16. Berita acara hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; 17. Dokumen permohonan Surat Keterangan Tempat Tinggal; 18. Berita acara hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Tempat Tinggal; 19. Dokumen permohonan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; 20. Berita acara hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; 21. Dokumen permohonan Buku Pas Lintas Batas; 22. Berita acara hasil verifikasi dan validasi permohonan Buku Pas Lintas Batas; 23. Dokumen permohonan Pencatatan Kelahiran; 24. Berita acara hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Kelahiran; 25. Dokumen permohonan Pencatatan Kematian; 26. Berita acara hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Kematian; 27. Dokumen permohonan Pencatatan Perkawinan; 28. Berita acara hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Perkawinan; 29. Dokumen permohonan Pencatatan Perceraian; 30. Berita acara hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Perceraian; 31. Dokumen permohonan Pencatatan Pengakuan Anak; 32. Berita acara hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Pengakuan Anak; 33. Dokumen permohonan Pencatatan Pengesahan Anak; 34. Berita acara hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Pengesahan Anak; 35. Dokumen permohonan Pencatatan Lahir Mati; 36. Berita acara hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Lahir Mati; 37. Dokumen permohonan Pencatatan Pembatalan Perkawinan; 38. Berita acara hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Pembatalan Perkawinan; 39. Dokumen permohonan Pencatatan Pembatalan Perceraian; 40. Berita acara hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Pembatalan Perceraian; 41. Dokumen permohonan Pencatatan Pengangkatan Anak; 42. Berita acara hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Pengangkatan Anak; 43. Dokumen permohonan Pencatatan Perubahan Nama; 44. Berita acara hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Perubahan Nama; 45. Dokumen permohonan Pencatatan Pembetulan dan Pembatalan Akta; 46. Berita acara hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Pembetulan dan Pembatalan Akta; 47. Lembar cetak Surat Keterangan Pembetulan dan Pembatalan Akta; 48. Dokumen permohonan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan; 49. Berita acara hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan; 50. Dokumen permohonan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya; 51. Berita acara hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya; 52. Lembar cetak Surat Keterangan Peristiwa Penting Lainnya; 53. Laporan Bulanan Hasil Pencetakan Dokumen Kependudukan; 54. Laporan Data Kependudukan dari Kecamatan; 55. Laporan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4); 56. Laporan Pernikahan dari Kementerian Agama; 57. Laporan Perceraian dari Pengadilan Agama.

Pasal 9

Pasal 10

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Koreksi

Pejabat yang Berwenang mengangkat PNS dalam Jabatan Fungsional Operator SIAK yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Koreksi

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Operator SIAK dilakukan melalui pengangkatan: a. pertama; b. perpindahan dari jabatan lain; c. penyesuaian (inpassing); dan d. promosi.

Pasal 13

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Operator SIAK melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah Diploma III (D-III) bidang Komputer; e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Operator SIAK dari Calon PNS. (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Operator SIAK. (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengelolaan SIAK. (5) Operator SIAK yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 14

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Operator SIAK melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. berstatus PNS ; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah Diploma III (D-III) bidang Komputer; e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; f. memiliki pengalaman di bidang pengelolaan SIAK paling singkat 2 (dua) tahun; g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan h. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun; (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Operator SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 15

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Operator SIAK melalui penyesuaian (inpassing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus sebagai PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat (SMA/SMK) atas atau setara ; e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan SIAK paling sedikit 2 (dua) tahun; dan f. nilai prestasi kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Operator SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang Pengelolaan SIAK berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang. (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Operator SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan jenjang jabatan yang akan diduduki. (4) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Operator SIAK, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Angka Kredit Kumulatif tercantum dalam Lampiran III, hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (inpassing). (6) Tata cara penyesuaian (inpassing) ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Pasal 16

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Operator SIAK melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Operator SIAK melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Operator SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA

Pasal 19

Koreksi

(1) Pada awal tahun, setiap Operator SIAK wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. (2) SKP Operator SIAK disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan. (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 20

(1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Operator SIAK bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Operator SIAK dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Operator SIAK dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Operator SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung.

Pasal 21

(1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan berdasarkan pencapaian angka kredit setiap tahun. (2) Pencapaian angka kredit kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan. (3) Pencapaian angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian angka kredit pada setiap tahun.

Pasal 22

(1) Operator SIAK setiap tahun harus mengumpulkan angka kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah angka kredit paling kurang: a. 5 (lima) untuk Operator SIAK Terampil; b. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Operator SIAK Mahir; dan c. 25 (dua puluh lima) untuk Operator SIAK Penyelia. (2) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, tidak berlaku bagi Operator SIAK Penyelia, yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya. (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penilaian SKP.

Pasal 23

(1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Operator SIAK, untuk: a. Operator SIAK dengan pendidikan SLTA/setara tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. Operator SIAK dengan pendidikan Sarjana (S1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai Operator SIAK, yaitu: a. paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub- unsur pendidikan formal; dan b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 24

Operator SIAK Mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Operator SIAK Penyelia, angka kredit yang disyaratkan sebanyak 4 (empat) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Pasal 25

(1) Operator SIAK yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya. (2) Operator SIAK yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengelolaan SIAK.

Pasal 26

Operator SIAK Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling rendah 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas jabatan dan pengembangan profesi.

Pasal 27

(1) Operator SIAK yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengelolaan SIAK diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu; b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB XI

PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT DAN TIM PENILAI

Pasal 29

Koreksi

Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit Operator SIAK terdiri atas: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk angka kredit bagi Operator SIAK Penyelia; b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit organisasi yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk angka kredit bagi Operator SIAK Terampil dan Operator SIAK Mahir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan c. Pejabat Administrator yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Kabupaten/Kota untuk angka kredit bagi Operator SIAK Terampil dan Operator SIAK Mahir di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 30

Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit terdiri atas: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk angka kredit bagi Operator SIAK Penyelia; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk angka kredit bagi Operator SIAK Terampil dan Operator SIAK Mahir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Kabupaten/Kota untuk angka kredit bagi Operator SIAK Terampil dan Operator SIAK Mahir di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 31

Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh Tim Penilai terdiri atas: a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk angka kredit bagi Operator SIAK Penyelia; b. Tim Penilai Instansi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk angka kredit bagi Operator SIAK Terampil dan Operator SIAK Mahir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan c. Tim Penilai Kabupaten/Kota bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Kabupaten/Kota untuk angka kredit bagi Operator SIAK Terampil dan Operator SIAK Mahir di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 32

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis operasional dan unsur kepegawaian. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan c. paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota. (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil. (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Administrator. (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian pada instansi masing-masing. (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Operator SIAK. (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Operator SIAK yang dinilai; b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Operator SIAK; dan c. aktif melakukan penilaian kinerja. (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Operator SIAK, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Operator SIAK. (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Operator SIAK: a. Kepala unit kerja yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk Tim Penilai Instansi dan Tim Penilai Pusat; b. Kepala Dinas pada pemerintah kabupaten/kota yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 33

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Operator SIAK ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Operator SIAK.

BAB Ketiga

Tim Penilai

Pasal 31

Koreksi

Pasal 32

Pasal 33

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Operator SIAK ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Operator SIAK.

BAB XVI

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 40

Koreksi

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Operator SIAK yaitu Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 41

Koreksi

(1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Operator SIAK yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Operator SIAK; b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Operator SIAK; c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Operator SIAK; d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Operator SIAK; e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang pengelolaan SIAK; f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Operator SIAK; g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Operator SIAK; h. membina penyelenggaraan pelatihan Jabatan Fungsional Operator SIAK; i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Operator SIAK; j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Operator SIAK; k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Operator SIAK; l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Operator SIAK; m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Operator SIAK; n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Operator SIAK; o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Operator SIAK; p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Operator SIAK; dan r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Operator SIAK. (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dilakukan oleh instansi pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Operator SIAK setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina. (4) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan secara berkala setiap tahun hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf I, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q dan huruf r, pengelolaan jabatan fungsional yang dibinanya sesuai dengan perkembangan pelaksanaan Jabatan Fungsional kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara. (5) Instansi pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Operator SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

BAB kelima

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

BAB IX

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB X

Pasal 28

BAB XI

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB Kesatu

Pasal 29

BAB Kedua

Pasal 30

BAB Ketiga

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33