PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia

PERMEN Nomor 12 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 8

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2024 MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Œ SUGIONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA PADA PERWAKILAN PELAKSANAAN ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA A. FORMAT PERMINTAAN PENCAIRAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN MEMORANDUM Nomor : …..(1) Kepada : 1. Yth. Pejabat Pembuat Komitmen 2. Yth. Bendahara Pengeluaran Dari : Kepala Perwakilan RI Hal : Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan RI Bulan ….. 20.. (2) Merujuk hal di atas, serta sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ……(3) tentang …..(3), untuk menunjang Kepala Perwakilan Republik INDONESIA di …..(4) yang bersifat khusus agar Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran dapat mencairkan dana Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan RI bulan ….. 20... (5) sebesar USD…..(6) (…(7)... dolar Amerika). Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. ………., ….. 20… (8) (…...) (9) PETUNJUK PENGISIAN MEMORANDUM NO URAIAN ISIAN (1) Diisi nomor memorandum (2) Diisi bulan dan tahun anggaran berkenaan (3) Diisi Nomor dan Judul Peraturan Menteri Luar Negeri terkait BOK (4) Diisi nama Perwakilan RI (5) Diisi bulan dan tahun anggaran berkenaan (6) Diisi besaran BOK dengan angka (7) Diisi besaran BOK dengan huruf (terbilang) (8) Diisi tempat dan tanggal pembuatan memorandum (9) Diisi tanda tangan, nama jelas, dan NIP Kepala Perwakilan RI B. FORMAT TANDA TERIMA BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN FORMAT TANDA TERIMA BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN Telah diterima dari : Bendahara Pengeluaran Perwakilan RI Uang Sebesar : USD…..(1) (…(2)... dolar Amerika) Untuk Pembayaran : Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan RI Bulan ….. Tahun 20… (3) Kode KRO, RO, dan Akun : …..(4) ………., ……….20….. (5) Bendahara (……….) (6) Penerima (……….) (7) Mengetahui/Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen (……….) (8) Catatan: 1. Jumlah yang belum terpakai s/d bulan lalu : USD…..(9) 2. Jumlah yang dapat digunakan bulan ini : USD…..(10) 3. Jumlah yang dapat digunakan s/d bulan ini : USD…..(11) 4. Jumlah yang dibayarkan bulan ini : USD…..(12) 5. Jumlah yang masih belum terpakai s/d bulan ini : USD…..(13) PETUNJUK PENGISIAN TANDA TERIMA BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN NO URAIAN ISIAN (1) Diisi besaran BOK dengan angka (2) Diisi besaran BOK dengan huruf (terbilang) (3) Diisi bulan dan tahun anggaran berkenaan (4) Diisi kode KRO, RO, dan akun (5) Diisi tempat dan tanggal pembuatan lembar tanda terima BOK (6) Diisi tanda tangan, nama jelas, dan NIP Bendahara Pengeluaran (7) Diisi tanda tangan, nama jelas, dan NIP Kepala Perwakilan RI (8) Diisi tanda tangan, nama jelas, dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen (9) Diisi jumlah sisa BOK yang belum terpakai sampai dengan bulan lalu (10) Diisi jumlah BOK yang diperoleh pada bulan ini (11) Diisi jumlah BOK yang dapat digunakan sampai dengan bulan ini (penjumlahan keterangan no. 9 dan no. 10) (12) Diisi jumlah BOK yang dibayarkan bulan ini (13) Diisi jumlah BOK yang masih belum terpakai sampai dengan bulan ini (pengurangan ketererangan no. 11 dan no.12) C. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN RI Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ………. (1) Jabatan : Kepala Perwakilan RI Perwakilan : ………. (2) Menyatakan bahwa: 1. Telah menerima Biaya Operasional Khusus bulan …… 20… (3) sebesar USD…..(4) (…(5)... dolar Amerika) yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan misi khusus Kepala Perwakilan Republik INDONESIA. 2. Biaya Operasional Khusus bulan …… 20…(3) dimaksud telah digunakan sebesar USD…..(4) (…(5)... dolar Amerika). 3. Atas penggunaan Biaya Operasional Khusus …… 20…(3) dimaksud terdapat pengeluaran yang tidak dapat diperoleh kuitansi/bukti pengeluaran yang sah sebesar USD…..(4) (…(5)... dolar Amerika) sesuai yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil. 4. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran dalam Daftar Pengeluaran Riil tersebut, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara. Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan RI ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. ………., ……….20….. (6) Tanda tangan dan stempel (……….) (7) Meterai PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN RI NO URAIAN ISIAN (1) Diisi nama penerima BOK (2) Diisi nama Perwakilan RI (3) Diisi bulan dan tahun anggaran berkenaan (4) Diisi besaran BOK dengan angka (5) Diisi besaran BOK dengan huruf (terbilang) (6) Diisi tempat dan tanggal pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan BOK (7) Dibubuhkan meterai serta diisi tanda tangan, nama jelas, dan NIP penerima BOK D. FORMAT PERTANGGUNGJAWABAN DAN DAFTAR PENGELUARAN RIIL BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN FORMAT PERTANGGUNGJAWABAN DAN DAFTAR PENGELUARAN RIIL BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN RI BULAN ..... (1) TAHUN ….. (2) Nama : ….. (3) Jabatan : ….. (4) Besaran satuan BOK : ….. (5) Jumlah BOK yang belum terpakai s/d bulan lalu : ….. (6) Jumlah BOK yang dapat digunakan s/d bulan ini : ….. (7) NO TANGGAL URAIAN PERTANGGUNGJAWABAN BOK VS USD TOTAL (Eqv USD) a. BOK yang diterima bulan ini …(8) b. Pengeluaran berdasarkan bukti pembayaran/kuitansi 1. ………(9) ………………(10) ….(11) ….(11) ….(11) 2. 3. dst. Jumlah …(12) …(12) …(12) c. Rincian daftar pengeluaran riil sesuai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 1. ………(9) ………………(10) ….(11) ….(11) ….(11) 2. 3. dst. Jumlah …(13) …(13) …(13) d. Jumlah (b+c) …(14) …(14) …(14) e. Sisa BOK bulan ini (a-d) …(15) …(15) …(15) ………., ……….20….. (16) Kepala Perwakilan (……….) (17) PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PENGELUARAN RIIL BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN RI NO URAIAN ISIAN (1) Diisi bulan berkenaan (2) Diisi tahun anggaran berkenaan (3) Diisi nama penerima BOK (4) Diisi jabatan penerima BOK (5) Diisi besaran satuan BOK (1/12 dari pagu Standar Biaya Masukan per tahun atau menyesuaikan ketersediaan anggaran) (6) Diisi jumlah BOK yang belum terpakai sampai dengan bulan lalu (7) Diisi jumlah BOK yang dapat digunakan sampai dengan bulan ini (8) Diisi BOK yang diterima bulan ini (9) Diisi tanggal pengeluaran BOK (10) Diisi rincian pengeluaran BOK (11) Diisi nominal pengeluaran BOK sesuai dengan kurs pada tanggal pengeluaran (12) Diisi jumlah pengeluaran BOK berdasarkan bukti pembayaran/kuitansi (13) Diisi jumlah pengeluaran BOK yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya sesuai SPTJM (14) Diisi jumlah pengeluaran BOK berdasarkan bukti pembayaran/kuitansi dan jumlah pengeluaran BOK yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya sesuai SPTJM (15) Diisi selisih BOK yang diterima bulan ini dengan jumlah BOK yang telah dikeluarkan (16) Diisi tempat dan tanggal pembuatan lembar pertanggungjawaban BOK (17) Diisi tanda tangan, nama jelas, dan NIP Kepala Perwakilan RI MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUGIONO

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8