Koreksi Pasal 3

(1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan: a. di dalam kawasan lindung; dan/atau b. berbatasan langsung dengan kawasan lindung, wajib memiliki Amdal. (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang: a. batas tapak proyek bersinggungan dengan batas kawasan lindung; dan/atau b. dampak potensial dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan diperkirakan mempengaruhi kawasan lindung terdekat. (4) Kewajiban memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan: a. eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi; b. penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan; c. yang menunjang pelestarian kawasan lindung; d. yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup; e. budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup; dan f. budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.