Koreksi Pasal 12

(1) Berdasarkan: a. hasil penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); dan b. pembagian kewenangan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Menteri, gubernur, bupati/walikota melakukan verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup. (2) Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan atau penyerahan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. (3) Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan: a. kebenaran terjadinya Sengketa Lingkungan Hidup; b. bentuk dan besaran kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan c. tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/kegiatan. (4) Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup dilakukan sesuai pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Besaran kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.