Koreksi Pasal 6
PERMEN Nomor m-hh-01-pw-02-03 Tahun 2010 | Peraturan Menteri Nomor m-hh-01-pw-02-03 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PENETAPAN WILAYAH BEBAS KORUPSI WBK KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Teks Saat Ini
Menteri MENETAPKAN WBK berdasarkan laporan pelaksanaan WBK oleh Pimpinan Unit Kerja masing-masing yang telah dievaluasi serta dinilai pelaksanaannya oleh Inspektorat Jenderal.
Koreksi Anda
