Koreksi Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau menjalankan urusan tertentu dalam pemerintahan. 2. Pemrakarsa adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengajukan usul penyusunan rancangan Peraturan Menteri. 3. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 4. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tugas dan fungsinya di bidang peraturan perundang-undangan.