Koreksi Pasal 7
PERMEN Nomor m-hh-01-ku-02-02 Tahun 2012 | Peraturan Menteri Nomor m-hh-01-ku-02-02 Tahun 2012 tentang TATA CARA PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA PELAYANAN JASA HUKUM DI BIDANG NOTARIAT, FIDUSIA, DAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Teks Saat Ini
Penyetoran PNBP Pelayanan Jasa Hukum dicatat dalam aplikasi sistem akuntansi kuasa pengguna anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan bukti penyetoran PNBP.
Koreksi Anda