Koreksi Pasal 29

(1) Dalam hal berdasarkan Keputusan TPKN, Pegawai terbukti melakukan Kerugian Negara, Menteri menugaskan Sekretaris Jenderal untuk melakukan penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM. (2) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan TPKN diterima. (3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditandatangani oleh Menteri dan Pegawai. (4) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Menteri dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat ditarik kembali. (5) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.