PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten

PERMEN Nomor 38 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. 2. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. 3. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. 4. Permohonan adalah permohonan Paten atau Paten sederhana yang diajukan kepada Menteri. 5. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Paten. 6. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten. 7. Deskripsi adalah penjelasan tertulis mengenai cara melaksanakan suatu Invensi sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidang Invensi. 8. Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti Invensi yang dimintakan pelindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. 9. Gambar adalah gambar teknik dari suatu Invensi yang memuat tanda, simbol, huruf, angka, bagan, diagram atau sekuen yang menjelaskan bagian-bagian dari Invensi. 10. Abstrak adalah ringkasan dari deskripsi yang menggambarkan inti Invensi. 11. Jasad Renik adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat secara kasat mata melainkan harus dengan bantuan mikroskop. 12. Sertifikat adalah tanda atau surat keterangan tertulis atau tercetak dari institusi yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan Paten atau paten sederhana. 13. Kantor Penerima adalah kantor nasional atau organisasi antar-pemerintahan tempat Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten telah diajukan. 14. Kantor Tujuan adalah kantor nasional atau yang bertindak untuk negara yang dituju oleh Pemohon berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten. 15. Lembaga Penelusuran Internasional adalah kantor nasional atau organisasi antar-pemerintahan yang ditunjuk oleh Pemohon untuk melakukan penelusuran Internasional berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten. 16. Lembaga Pemeriksaan Pendahuluan Internasional adalah kantor nasional atau organisasi antar-pemerintahan yang ditunjuk oleh Pemohon untuk melakukan pemeriksaan awal internasional berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten. 17. Biro Internasional adalah salah satu bagian dari Badan Kekayaan Intelektual Internasional (World International Property Organization) yang mengurusi Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten. 18. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud. 19. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 20. Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum. 21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 22. Hari adalah hari kerja.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 14

Koreksi

(1) Penulisan Deskripsi, Klaim, dan Abstrak serta pembuatan Gambar diajukan dengan ketentuan persyaratan fisik sebagai berikut: a. Deskripsi, Klaim, dan Abstrak diketik pada lembar kertas HVS dengan ukuran kertas A4 (29,7 sentimeter x 21 sentimeter) yang berat minimumnya 80 (delapan puluh) gsm; b. kertas A4 sebagaimana dimaksud pada huruf a harus berwama putih, rata, tidak mengkilat, dan dilakukan dengan menempatkan sisi-sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah (kecuali apabila dipergunakan untuk Gambar); dan c. jenis huruf untuk penulisan Deskripsi adalah Courier New ukuran 12 (dua belas). (2) Format penulisan Deskripsi, Klaim, dan Abstrak sebagai berikut: a. batas penulisan: 1. dari pinggir atas 2 cm (dua sentimeter); 2. dari pinggir bawah 2 cm (dua sentimeter); 3. dari pinggir kiri 2,5 cm (dua koma lima sentimeter); dan 4. dari pinggir kanan 2 cm (dua sentimeter); b. penulisan Deskripsi, Klaim, dan Abstrak dibuat hanya dalam salah satu sisi muka saja; c. setiap lembar dari Deskripsi, Klaim, dan Abstrak diberi nomor urut menurut angka Arab pada bagian tengah atas dan tidak pada batas; d. setiap lima baris pengetikan uraian dan Klaim, harus diberi nomor baris yang di setiap halaman baru selalu dari awal dan ditempatkan di sebelah kiri sisi kertas serta tidak pada batas; e. pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan warna hitam, dengan ukuran antarbaris 1,5 (satu setengah) spasi, dan dengan huruf tegak yang ukuran minimum tinggi huruf adalah 0,31 (nol koma tiga satu) cm; dan f. tanda dengan garis, rumus-rumus kimia atau matematika dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis, apabila diperlukan. (3) Gambar harus menggunakan kertas gambar putih ukuran A4 dengan berat paling rendah 100 (seratus) gram yang tidak mengkilap dengan batas sebagai berikut: 1. dari pinggir atas 2,5 cm (dua koma lima sentimeter); 2. dari pinggir bawah 1 cm (satu sentimeter); 3. dari pinggir kin 2,5 cm (dua koma lima sentimeter); dan 4. dari pinggir kanan 1,5 cm (satu koma lima sentimeter). (4) Seluruh dokumen Permohonan yang diajukan tidak boleh dalam keadaan sobek, terlipat, atau rusak.

Pasal 15

(1) Penulisan Deskripsi, Klaim, dan Abstrak serta Gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditulis secara terpisah dan penulisannya hanya satu halaman pada setiap lembar kertasnya. (2) Setiap istilah yang dipergunakan pada penulisan Deskripsi, Klaim, dan Abstrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus konsisten satu sama lain.

Pasal 18

(1) Dalam hal permohonan memuat lebih dari 1 (satu) Klaim, maka: a. masing-masing Klaim diberi nomor secara berurutan; dan b. Klaim harus ditulis dengan bahasa INDONESIA dan istilah yang lazim digunakan dalam penjelasan di bidang teknologi terkait. (2) Dalam hal Permohonan memiliki lebih dari 10 (sepuluh) Klaim, maka terhadap kelebihan Klaim tersebut dikenai biaya tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (3) Pembayaran biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada saat diajukannya Permohonan pemeriksaan substantif. (4) Jika Pemohon tidak membayar biaya tambahan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kelebihan jumlah Klaim dianggap ditarik kembali.

BAB Kesatu

Syarat Pengajuan Permohonan

Pasal 3

Koreksi

(1) Paten diberikan berdasarkan Permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam Bahasa INDONESIA. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 4

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit memuat: a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan; b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor; c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum; d. nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum; e. nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan f. nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Pasal 5

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus melampirkan persyaratan yang paling sedikit mencantumkan: a. judul Invensi; b. Deskripsi tentang Invensi; c. Klaim atau beberapa Klaim Invensi; d. Abstrak Invensi; e. Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar; f. surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; g. surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor; h. surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor; dan i. surat bukti penyimpanan Jasad Renik dalam hal Permohonan terkait dengan Jasad Renik. (2) Surat bukti penyimpanan Jasad Renik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diterbitkan oleh: a. lembaga atau institusi penyimpanan Jasad Renik yang diakui menurut Persetujuan Budapest Tahun 1980 (Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms); atau b. lembaga atau institusi penyimpanan Jasad Renik yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB 1

Umum

Pasal 3

Koreksi

(1) Paten diberikan berdasarkan Permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam Bahasa INDONESIA. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 4

Koreksi

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit memuat: a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan; b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor; c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum; d. nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum; e. nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan f. nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Pasal 5

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus melampirkan persyaratan yang paling sedikit mencantumkan: a. judul Invensi; b. Deskripsi tentang Invensi; c. Klaim atau beberapa Klaim Invensi; d. Abstrak Invensi; e. Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar; f. surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; g. surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor; h. surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor; dan i. surat bukti penyimpanan Jasad Renik dalam hal Permohonan terkait dengan Jasad Renik. (2) Surat bukti penyimpanan Jasad Renik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diterbitkan oleh: a. lembaga atau institusi penyimpanan Jasad Renik yang diakui menurut Persetujuan Budapest Tahun 1980 (Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms); atau b. lembaga atau institusi penyimpanan Jasad Renik yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

(1) Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b memuat judul Invensi sesuai dengan judul yang dicantumkan dalam surat Permohonan untuk mendapatkan Paten. (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sub judul. (3) Sub judul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. bidang teknik Invensi yang mencakup uraian dan penjelasan bidang teknik yang berkaitan dengan Invensi; b. latar belakang Invensi yang mencakup penjelasan latar belakang teknis dari Invensi, yang diketahui oleh orang yang mengajukan Permohonan, yang diperlukan untuk pemahaman, penelusuran dan pemeriksaan Invensi, dan apabila mungkin menyebutkan pula dokumen yang menjadi acuan latar belakang teknis tersebut termasuk bila ada penjelasan mengenai keunggulan dan manfaat teknis Invensi dibandingkan dengan Invensi teknologi di bidang yang sama yang telah ada sebelumnya; c. uraian singkat Invensi yang mencakup penjelasan perwujudan Invensi yang dapat dilakukan/ dilaksanakan; d. uraian singkat Gambar, bila ada, yang mencakup penjelasan secara singkat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Gambar yang disertakan; e. uraian lengkap Invensi yang mencakup penjelasan sedikitnya salah satu cara pelaksanaan Invensi dengan disertai contoh dan bila perlu dengan mengacu pada gambar-gambar yang disertakan, serta penjelasan mengenai cara penerapan Invensi tersebut dalam industri, atau cara pemakaiannya, apabila karena sifatnya Invensi tersebut sulit dijelaskan secara deskriptif.

BAB 2

Deskripsi

Pasal 6

Koreksi

(1) Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b memuat judul Invensi sesuai dengan judul yang dicantumkan dalam surat Permohonan untuk mendapatkan Paten. (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sub judul. (3) Sub judul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. bidang teknik Invensi yang mencakup uraian dan penjelasan bidang teknik yang berkaitan dengan Invensi; b. latar belakang Invensi yang mencakup penjelasan latar belakang teknis dari Invensi, yang diketahui oleh orang yang mengajukan Permohonan, yang diperlukan untuk pemahaman, penelusuran dan pemeriksaan Invensi, dan apabila mungkin menyebutkan pula dokumen yang menjadi acuan latar belakang teknis tersebut termasuk bila ada penjelasan mengenai keunggulan dan manfaat teknis Invensi dibandingkan dengan Invensi teknologi di bidang yang sama yang telah ada sebelumnya; c. uraian singkat Invensi yang mencakup penjelasan perwujudan Invensi yang dapat dilakukan/ dilaksanakan; d. uraian singkat Gambar, bila ada, yang mencakup penjelasan secara singkat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Gambar yang disertakan; e. uraian lengkap Invensi yang mencakup penjelasan sedikitnya salah satu cara pelaksanaan Invensi dengan disertai contoh dan bila perlu dengan mengacu pada gambar-gambar yang disertakan, serta penjelasan mengenai cara penerapan Invensi tersebut dalam industri, atau cara pemakaiannya, apabila karena sifatnya Invensi tersebut sulit dijelaskan secara deskriptif.

Pasal 7

(1) Klaim atau beberapa Klaim Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (c) harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten tentang inti Invensi, dan didukung oleh Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berisi Gambar atau grafik tetapi dapat memuat tabel dan/atau rumus kimia atau rumus matematika. (3) Dalam hal Permohonan disertai dengan Gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, penulisan Klaim dapat ditambahkan tanda, lambang, atau bilangan yang mengacu pada Gambar yang dituliskan di antara tanda kurung. (4) Dalam hal diperlukan, Klaim dapat memuat kalimat yang bersifat atau berupa acuan terhadap Deskripsi atau Gambar yang disertakan.

Pasal 8

(1) Klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus berkaitan satu sama lain sehingga membentuk satu kesatuan Invensi. (2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Klaim mandiri dan/atau Klaim turunan. (3) Klaim mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi fitur teknis esensial yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang spesifik di bidang teknologi. (4) Klaim turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Klaim yang merujuk pada Klaim mandiri dan memiliki semua fitur teknis esensial Klaim mandiri tersebut ditambah fitur teknis lain.

BAB Kedua

Persyaratan Fisik dan Format Penulisan Permohonan

Pasal 14

Koreksi

(1) Penulisan Deskripsi, Klaim, dan Abstrak serta pembuatan Gambar diajukan dengan ketentuan persyaratan fisik sebagai berikut: a. Deskripsi, Klaim, dan Abstrak diketik pada lembar kertas HVS dengan ukuran kertas A4 (29,7 sentimeter x 21 sentimeter) yang berat minimumnya 80 (delapan puluh) gsm; b. kertas A4 sebagaimana dimaksud pada huruf a harus berwama putih, rata, tidak mengkilat, dan dilakukan dengan menempatkan sisi-sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah (kecuali apabila dipergunakan untuk Gambar); dan c. jenis huruf untuk penulisan Deskripsi adalah Courier New ukuran 12 (dua belas). (2) Format penulisan Deskripsi, Klaim, dan Abstrak sebagai berikut: a. batas penulisan: 1. dari pinggir atas 2 cm (dua sentimeter); 2. dari pinggir bawah 2 cm (dua sentimeter); 3. dari pinggir kiri 2,5 cm (dua koma lima sentimeter); dan 4. dari pinggir kanan 2 cm (dua sentimeter); b. penulisan Deskripsi, Klaim, dan Abstrak dibuat hanya dalam salah satu sisi muka saja; c. setiap lembar dari Deskripsi, Klaim, dan Abstrak diberi nomor urut menurut angka Arab pada bagian tengah atas dan tidak pada batas; d. setiap lima baris pengetikan uraian dan Klaim, harus diberi nomor baris yang di setiap halaman baru selalu dari awal dan ditempatkan di sebelah kiri sisi kertas serta tidak pada batas; e. pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan warna hitam, dengan ukuran antarbaris 1,5 (satu setengah) spasi, dan dengan huruf tegak yang ukuran minimum tinggi huruf adalah 0,31 (nol koma tiga satu) cm; dan f. tanda dengan garis, rumus-rumus kimia atau matematika dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis, apabila diperlukan. (3) Gambar harus menggunakan kertas gambar putih ukuran A4 dengan berat paling rendah 100 (seratus) gram yang tidak mengkilap dengan batas sebagai berikut: 1. dari pinggir atas 2,5 cm (dua koma lima sentimeter); 2. dari pinggir bawah 1 cm (satu sentimeter); 3. dari pinggir kin 2,5 cm (dua koma lima sentimeter); dan 4. dari pinggir kanan 1,5 cm (satu koma lima sentimeter). (4) Seluruh dokumen Permohonan yang diajukan tidak boleh dalam keadaan sobek, terlipat, atau rusak.

Pasal 15

(1) Penulisan Deskripsi, Klaim, dan Abstrak serta Gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditulis secara terpisah dan penulisannya hanya satu halaman pada setiap lembar kertasnya. (2) Setiap istilah yang dipergunakan pada penulisan Deskripsi, Klaim, dan Abstrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus konsisten satu sama lain.

BAB kedua

mengenai pernyataan teknis Invensi yang dimintakan pelindungan dan dapat merupakan peningkatan atau penyempurnaan fitur Invensi yang

Pasal 18

Koreksi

(1) Dalam hal permohonan memuat lebih dari 1 (satu) Klaim, maka: a. masing-masing Klaim diberi nomor secara berurutan; dan b. Klaim harus ditulis dengan bahasa INDONESIA dan istilah yang lazim digunakan dalam penjelasan di bidang teknologi terkait. (2) Dalam hal Permohonan memiliki lebih dari 10 (sepuluh) Klaim, maka terhadap kelebihan Klaim tersebut dikenai biaya tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (3) Pembayaran biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada saat diajukannya Permohonan pemeriksaan substantif. (4) Jika Pemohon tidak membayar biaya tambahan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kelebihan jumlah Klaim dianggap ditarik kembali.

Pasal 19

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diajukan kepada Menteri. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 20

(1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan mengisi formulir. (2) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (3) Selain mengisi formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon juga harus melampirkan paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). (4) Dalam hal lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis dalam bahasa asing wajib diterjemahkan ke dalam Bahasa INDONESIA. (5) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Pasal 21

(1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA harus diajukan melalui Kuasanya di INDONESIA. (2) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dapat diajukan melalui Kuasa. (3) Dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa, alamat Kuasa menjadi domisili Pemohon. (4) Dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa, Pemohon harus melampirkan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f. (5) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani Pemohon selaku pemberi Kuasa dan Konsultan Kekayaan Intelektual selaku yang diberi Kuasa oleh Pemohon.

Pasal 22

Dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor, Permohonan wajib disertai dengan surat pengalihan hak kepemilikan Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h.

Pasal 23

(1) Dalam hal Invensi dihasilkan oleh satu orang Inventor, surat pengalihan hak kepemilikan Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h wajib ditandatangani oleh Inventor yang bersangkutan. (2) Dalam hal Invensi dihasilkan oleh lebih dari satu Inventor, surat pengalihan hak kepemilikan Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh semua Inventor. (3) Dalam hal surat pengalihan hak kepemilikan Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditandatangani oleh salah satu Inventor yang ditunjuk, maka wajib disertai dengan surat penunjukan dari para Inventor.

Pasal 24

(1) Permohonan Paten yang berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi. (2) Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah. (3) Dalam hal lembaga resmi yang diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemohon harus membuat surat pernyataan yang menyatakan kebenaran dan kejelasan asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional. (4) Keabsahan isi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemohon. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan Surat keterangan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 25

(1) Dalam hal Permohonan menyangkut Jasad Renik tertentu, Permohonan tersebut harus melampirkan surat bukti penyimpanan Jasad Renik yang dikeluarkan oleh lembaga penyimpanan Jasad Renik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i yang memuat informasi paling sedikit: a. penjelasan secukupnya mengenai ciri-ciri atau karakterisktik Jasad Renik yang bersangkutan; b. nama Jasad Renik; c. tanggal penyerahannya untuk disimpan; d. nama lembaga penyimpanan; dan e. nomor penyimpanan Jasad Renik; (2) Apabila informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilampirkan, maka informasi tersebut wajib dilengkapi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Penerimaan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Penyampaian informasi mengenai Jasad Renik sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) dianggap sebagai persetujuan tanpa syarat dari Pemohon kepada setiap Orang untuk pemanfaatan Jasad Renik. (2) Setiap Orang yang akan memanfaatkan Jasad Renik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri untuk meminta contoh Jasad Renik yang disimpan di lembaga tempat penyimpanan. (3) Permohonan pemanfaatan Jasad Renik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi pernyataan: a. tidak akan mengalihkan contoh Jasad Renik tersebut kepada orang lain sampai dengan Permohonan tersebut ditarik kembali atau dianggap ditarik kembali atau ditolak atau sampai dengan berakhirnya jangka waktu Paten; dan/atau b. hanya semata-mata digunakan untuk keperluan penelitian sampai dengan Permohonan tersebut ditarik kembali atau dianggap ditarik kembali atau ditolak. (4) Dalam hal permintaan untuk mendapatkan contoh Jasad Renik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui oleh Menteri, persetujuan tersebut harus segera diberitahukan kepada Pemohon.

Pasal 27

(1) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan tanda terima yang memuat: a. nomor Permohonan; b. tanggal pengajuan Permohonan; dan c. besaran biaya yang telah dibayarkan. (2) Setelah melengkapi persyaratan administrasi minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai huruf e dan membayar biaya Permohonan, Menteri memberikan Tanggal Penerimaan Permohonan.

Pasal 28

(1) Setiap Permohonan wajib dilakukan pemeriksaan administrasi. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pengajuan Permohonan diterima.

Pasal 29

(1) Dalam hal jumlah halaman Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melebihi 30 (tiga puluh) halaman, dikenakan biaya tambahan halaman Deskripsi. (2) Besaran biaya tambahan halaman Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (3) Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, Pemohon wajib melengkapi terjemahan Deskripsi dalam Bahasa INDONESIA dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Tanggal Penerimaan. (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon tidak melengkapi terjemahan deskripsi dalam Bahasa INDONESIA, Menteri memberitahuan kepada Pemohon yang menyatakan Permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 30

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dinyatakan tidak lengkap, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi. (2) Pemohon harus melengkapi kekurangan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat pemberitahuan kekurangan kelengkapan.

BAB 2

Pengajuan Permohonan Secara Non-elektronik

Pasal 19

Koreksi

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diajukan kepada Menteri. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 20

Koreksi

(1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan mengisi formulir. (2) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (3) Selain mengisi formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon juga harus melampirkan paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). (4) Dalam hal lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis dalam bahasa asing wajib diterjemahkan ke dalam Bahasa INDONESIA. (5) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Pasal 21

(1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA harus diajukan melalui Kuasanya di INDONESIA. (2) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dapat diajukan melalui Kuasa. (3) Dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa, alamat Kuasa menjadi domisili Pemohon. (4) Dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa, Pemohon harus melampirkan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f. (5) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani Pemohon selaku pemberi Kuasa dan Konsultan Kekayaan Intelektual selaku yang diberi Kuasa oleh Pemohon.

Pasal 22

Dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor, Permohonan wajib disertai dengan surat pengalihan hak kepemilikan Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h.

Pasal 23

(1) Dalam hal Invensi dihasilkan oleh satu orang Inventor, surat pengalihan hak kepemilikan Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h wajib ditandatangani oleh Inventor yang bersangkutan. (2) Dalam hal Invensi dihasilkan oleh lebih dari satu Inventor, surat pengalihan hak kepemilikan Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh semua Inventor. (3) Dalam hal surat pengalihan hak kepemilikan Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditandatangani oleh salah satu Inventor yang ditunjuk, maka wajib disertai dengan surat penunjukan dari para Inventor.

Pasal 24

(1) Permohonan Paten yang berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi. (2) Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah. (3) Dalam hal lembaga resmi yang diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemohon harus membuat surat pernyataan yang menyatakan kebenaran dan kejelasan asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional. (4) Keabsahan isi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemohon. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan Surat keterangan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 25

(1) Dalam hal Permohonan menyangkut Jasad Renik tertentu, Permohonan tersebut harus melampirkan surat bukti penyimpanan Jasad Renik yang dikeluarkan oleh lembaga penyimpanan Jasad Renik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i yang memuat informasi paling sedikit: a. penjelasan secukupnya mengenai ciri-ciri atau karakterisktik Jasad Renik yang bersangkutan; b. nama Jasad Renik; c. tanggal penyerahannya untuk disimpan; d. nama lembaga penyimpanan; dan e. nomor penyimpanan Jasad Renik; (2) Apabila informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilampirkan, maka informasi tersebut wajib dilengkapi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Penerimaan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Penyampaian informasi mengenai Jasad Renik sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) dianggap sebagai persetujuan tanpa syarat dari Pemohon kepada setiap Orang untuk pemanfaatan Jasad Renik. (2) Setiap Orang yang akan memanfaatkan Jasad Renik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri untuk meminta contoh Jasad Renik yang disimpan di lembaga tempat penyimpanan. (3) Permohonan pemanfaatan Jasad Renik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi pernyataan: a. tidak akan mengalihkan contoh Jasad Renik tersebut kepada orang lain sampai dengan Permohonan tersebut ditarik kembali atau dianggap ditarik kembali atau ditolak atau sampai dengan berakhirnya jangka waktu Paten; dan/atau b. hanya semata-mata digunakan untuk keperluan penelitian sampai dengan Permohonan tersebut ditarik kembali atau dianggap ditarik kembali atau ditolak. (4) Dalam hal permintaan untuk mendapatkan contoh Jasad Renik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui oleh Menteri, persetujuan tersebut harus segera diberitahukan kepada Pemohon.

Pasal 27

(1) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan tanda terima yang memuat: a. nomor Permohonan; b. tanggal pengajuan Permohonan; dan c. besaran biaya yang telah dibayarkan. (2) Setelah melengkapi persyaratan administrasi minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai huruf e dan membayar biaya Permohonan, Menteri memberikan Tanggal Penerimaan Permohonan.

Pasal 28

(1) Setiap Permohonan wajib dilakukan pemeriksaan administrasi. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pengajuan Permohonan diterima.

Pasal 29

(1) Dalam hal jumlah halaman Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melebihi 30 (tiga puluh) halaman, dikenakan biaya tambahan halaman Deskripsi. (2) Besaran biaya tambahan halaman Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (3) Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, Pemohon wajib melengkapi terjemahan Deskripsi dalam Bahasa INDONESIA dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Tanggal Penerimaan. (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon tidak melengkapi terjemahan deskripsi dalam Bahasa INDONESIA, Menteri memberitahuan kepada Pemohon yang menyatakan Permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 30

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dinyatakan tidak lengkap, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi. (2) Pemohon harus melengkapi kekurangan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat pemberitahuan kekurangan kelengkapan.

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB 3

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB 4

Pasal 9

Pasal 10

BAB 5

Pasal 10

Pasal 11

BAB 6

Pasal 11

Pasal 12

BAB 7

Pasal 12

Pasal 13

BAB 8

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

Pasal 17

BAB 1

Pasal 16

Pasal 17

BAB kedua

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 2

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 3

BAB III

BAB IV