PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif

PERMEN Nomor 36 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN OPERASIONAL LMK

Pasal 2

Koreksi

Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya, LMK wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.

Pasal 3

Koreksi

Untuk memperoleh izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LMK harus memenuhi syarat: a. berbentuk badan hukum INDONESIA yang bersifat nirlaba; b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk LMK di bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan Pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk LMK yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek hak cipta lainnya; d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Pasal 4

(1) Untuk memperoleh izin operasional, LMK mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen persyaratan, paling sedikit meliputi: a. salinan akta pendirian; b. salinan keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum; c. surat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait; a. anggaran dasar LMK; b. fotokopi kartu tanda penduduk pengurus LMK; c. daftar nama anggota LMK; d. daftar karya Ciptaan dan/atau daftar produk Hak Terkait yang dikelola oleh LMK; dan e. surat pernyataan mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait. Pasal5 Menteri melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(1) Pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 terdiri atas: a. pemeriksaan administratif; dan b. pemeriksaan faktual. (2) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adilaksanakan terhadap seluruh kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (3) Pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian dokumen permohonan dengan fakta di lapangan.

Pasal 7

(1) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (2)dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan diterima. (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dokumen persyaratan dinyatakan tidak lengkap, Menteri mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali. (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan pemeriksaan faktual.

Pasal 8

(1) Pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak hasil pemeriksaan administratif dokumen persyaratan dinyatakan lengkap. (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sesuai dengan pemeriksaan administratif, Permohonan dinyatakan ditolak. (3) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sesuai dengan pemeriksaan administratif, Menteri menerbitkan izin operasional.

Pasal 9

(1) Izin operasional LMK yang diterbitkanoleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diberikan. (2) Izin operasional LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Menteri. (3) Permohonan perpanjangan izin operasional LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin operasionalhabis.

BAB III

LMKN

Pasal 10

Koreksi

(1) Untuk pengelolaan hak cipta di bidang lagu dan/atau musik dibentuk LMKN yang merepresentasikan kepentingan Pencipta dan pemilik Hak Terkait. (2) LMKNsebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royaltidi bidang lagu dan/atau musik; b. menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik; c. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pendistribusian Royalti oleh LMK di bidang lagu dan/atau musik; d. memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran ketetapan peraturan yang dilakukan oleh pengurus LMK; e. memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya; f. MENETAPKAN sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK; g. MENETAPKAN tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait; h. melakukan mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh LMK apabila terdapat keberatan dari anggota LMK; dan i. memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri.

Pasal 11

(1) LMKN terdiri atas: a. LMKN Pencipta; dan b. LMKN PemilikHak Terkait. (2) LMKNPencipta dan LMKNPemilik Hak Terkait masing- masing dipimpin oleh komisioner yang bersifat independen. (3) Keanggotaan komisioner LMKN Pencipta berjumlah ganjil, paling banyak 5 (lima) orang yang dapat berasal dari unsur: a. unsur pemerintah yang melakukan pengelolaan dan pengawasan di bidang hak cipta dan Hak Terkait; b. Pencipta; c. akademisi; dan/atau d. ahli/pakar hukum di bidang hak cipta. (4) Keanggotaan komisioner LMKN Pemilik Hak Terkait berjumlah ganjil, paling banyak 5 (lima) orang yang dapat berasal dari unsur: a. unsur pemerintah yang melakukan pengelolaan dan pengawasan di bidang hak cipta dan Hak Terkait; b. pemilik Hak Terkait; c. akademisi; dan/atau d. ahli/pakar hukum di bidang hak cipta. (5) Untuk dapat diangkat menjadi komisioner LMKN harus memenuhi persyaratan: a. Warga Negara Republik INDONESIA; b. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan; c. berpendidikan paling rendah SLTA/sederajat; d. bertempat tinggal di wilayah Negara Republik INDONESIA; e. sehat jasmani dan rohani; f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan g. memiliki pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi oleh industri musik/lagu dan solusinya. (6) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), komisioner yang berasal dari unsur pemerintah juga harus memenuhi persyaratan: a. Pangkat paling rendah Pembina Utama Muda dan golongan/ruang (IV/c); dan b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Pasal 12

(1) Susunan keanggotaan komisioner LMKN Pencipta dan LMKN PemilikHak Terkait terdiri atas: a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; dan b. anggota. (2) Setiap orang yang menduduki jabatan sebagai komisioner hanya dapat menjabat sebagai komisioner pada salah satu LMKN. (3) Ketua komisioner LMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (4) Masa jabatan komisioner paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan melalui panitia seleksi yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, komisioner LMKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibantu oleh pelaksana harian yang terdiri dari tenaga profesional di bidang: a. keuangan; b. manajemen; c. teknologi informasi; d. pengelola penarikan dan pendistribusian royalti; dan/atau e. hukum. (2) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua komisioner LMKN.

Pasal 14

(1) Keanggotaan komisioner diberhentikan tetap, apabila: a. Meninggal dunia; b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. Bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik INDONESIA; d. tidak dapat melaksankan tugas dan fungsinya secara terus-menerus selama3 (tiga) bulan; e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat; atau f. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Dalam hal anggota Komisioner diberhentikan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua komisioner harus menyampaikan laporan kepada Menteri melalui tim pengawas. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pengawas dapat menyampaikan usulan pergantian anggota kepada Menteri. (4) Masa jabatan pengganti anggota komisioner yang diusulkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk jangka waktu sisa masa jabatan.

Pasal 15

(1) Anggota komisioner diberhentikan sementara dari keanggotaan karena melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB Kedua

Susunan Komisioner

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

PENARIKAN, PENGHIMPUNAN, DAN PENDISTRIBUSIAN ROYALTI

Pasal 16

Koreksi

(1) LMKN memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti di bidang lagu dan/atau musikdari Pengguna yang bersifat komersial. (2) Dalam menghimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMKN wajib melakukan koordinasi dan MENETAPKAN besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing LMK dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.

Pasal 17

Koreksi

(1) LMKNPencipta dan LMKNPemilik Hak Terkait dapat mendelegasikan kewenangannya kepada LMK sejenis. (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti di bidang lagu dan/atau musik dari Pengguna. (3) Mekanisme pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua komisioner LMKN.

Pasal 18

LMKN dapat menggunakan dana operasional paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan.

Pasal 19

Setiap Royalti yang ditarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16ayat (1) dihimpun di rekening LMKN dan dapat diketahui oleh seluruh LMK.

Pasal 20

(1) Pendistribusian Royalti oleh LMKNdilaksanakan melalui LMK. (2) Pendistribusian Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait yang telah menjadi anggota LMK. (3) Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota dari suatu LMK hanya dapat ditarik dan dihimpun oleh LMKN. (4) Dalam hal Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait belum menjadi anggota LMK, wajib menjadi anggota LMK untuk mendapatkan Royalti.

Pasal 21

(1) Pendistribusian Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait diberikan sesuai dengan perhitungan masing-masing LMK berdasarkan data penggunaan lagu dan/atau musik oleh pengguna. (2) Pendistribusian Royalti oleh LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada LMKN paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Pemberitahuan pendistribusian Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. jumlah besaran yang didistribusikan, dan b. pihak yang menerima Royalti. (4) Dalam hal LMK tidak dapat melaksanakan dan mendistribusikan Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka pelaksanaan pendistribusian dilakukan oleh LMKN. (5) Dalam hal terjadi sengketa terkait ketidaksesuaian pendistribusian Royalti, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait dapat menyampaikan kepada LMKN untuk dilakukan penyelesaian secara mediasi.

BAB V

EVALUASI, PELAPORAN KEUANGAN, DAN AUDIT

Pasal 22

Koreksi

(1) Menteri melakukan evaluasi terhadap LMK dan LMKN. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pengawas. (4) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 23

Koreksi

(1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)dapat berasal dari unsur: a. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; b. Kepolisian Negara Republik INDONESIA; c. Kejaksaan Agung Republik INDONESIA; d. Kementerian Komunikasi dan Informasi; dan/atau e. Badan Ekonomi Kreatif. (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi: a. mengawasi kinerja dan keuangan LMK dan LMKN; b. memberikanlaporan kinerja terhadap Menteri; c. memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh komisioner LMKN; d. memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk mencabut izin operasional LMK; e. memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menunjuk komisioner pengganti apabila ada komisioner yang mengundurkan diri atau berhalangan tetap; dan f. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Lembaga Manajemen Kolektif atau pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Masa jabatan tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahundan dapat diangkat kembaliuntuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 24

(1) LMKN dan LMK wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Menteri. (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat setiap akhir bulan Desember pada tahun berjalan. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Menteri paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya.

Pasal 25

(1) LMKN dan LMK wajib melaksanakan Audit keuangan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Hasil Audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajibdisampaikan kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) Hari setelah audit selesai dilaksanakan. (4) Hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat melalui media cetak dan media elektronik paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak hasil Audit diselesaikan. (5) Bukti pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada Menteri.

BAB VI

PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL

Pasal 26

Koreksi

(1) Menteri dapat mencabut izin operasional LMK. (2) Pencabutan izin operasional LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal LMK: a. tidak melakukan koordinasi dengan LMKN dalam MENETAPKAN besaran Royalti; b. melakukan penarikan royalti yang tidak sesuai dengan ketetapan Menteri; c. mengubah bentuk badan hukum menjadi badan hukum yang bersifat mencari keuntungan; d. tidak mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. e. tidak memiliki atau beranggotakan kurang dari 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk LMK di bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan Pencipta; f. tidak memiliki atau beranggotakan kurang dari 50 (lima puluh) orang pelaku pertunjukan untuk LMK di bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pemilik Hak Terkait pelaku pertunjukan; g. tidak memiliki atau beranggotakan kurang dari 50 (lima puluh) orang produser fonogram untuk LMK di bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pemilik Hak Terkait produser fonogram; h. tidak memiliki atau beranggotakan kurang dari 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang pelaku pertunjukan dan 25 (dua puluh lima) orang produser fonogram untuk LMK di bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pemilik Hak Terkait pelaku pertunjukan dan produser fonogram; i. tidak mengikuti ketentuan tarif Royalti yang telah ditetapkan oleh LMKN yang ditetapkan oleh Menteri; j. melanggar kode etik dan statuta yang telah ditetapkan oleh LMKN; k. tidak melakukan Audit kinerja dan Audit keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik minimal 1 (satu) kali dalam setahun; l. tidak mengumumkan kepada masyarakat hasil Audit kinerja dan Audit keuangan melalui media cetak nasional dan media elektronik minimal 1 (satu) kali dalam setahun; dan/atau m. tidak melaksanakan dan/atau melampaui tugas dan fungsinya sebagai LMK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (3) Pencabutan izin operasional dilakukan dengan terlebih dahulu disampaikan surat peringatan kepada LMK. (4) dalam hal LMK tidak mematuhi surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri berdasarkan rekomendasi LMKN dan/atau tim pengawas melakukan pencabutan izin operasional kepada LMK yang dimaksud. (5) Menteri mengumumkan pencabutan izin operasional LMK dalam laman elektronik resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Pasal 27

(1) LMK yang telah dicabut izin operasionalnya dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti. (2) Terhadap LMK yang telah dicabut izin operasionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan pencabutan izinnya untuk mendistribusikan seluruh Royalti yang telah ditarik dan dihimpun sebelum LMK dicabut izin operasionalnya kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait. (3) Terhadap LMK yang telah dicabut izin operasionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan seluruh data dan informasi pengguna lagu dan/atau musik kepada LMKN. (4) Pendistribusian Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait atas LMK yang telah dicabut izin operasionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan dilakukan oleh LMKN berdasarkan data dan informasi pengguna lagu dan/atau music sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 28

(1) Dalam hal pendistribusian Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait atas LMK yang telah dicabut izin operasionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), perlu ditunjuk pengampu. (2) Pengampu yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah LMKN. (3) Pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyaikewenangan untuk: a. mengadministrasikan proses yang terjadi dalam penarikan dan pendistribusian Royalti; b. membuka seluruh korespondensi yang ditujukan kepada LMK yang dicabut izin operasionalnya; dan c. mengatur administrasi keanggotaan dan pendistribusian Royalti melalui LMK sejenis. (4) Dalam hal tidak ada pengalihan kuasa dari pemegang LMK sejenis, LMKN sebagai pengampu akan mendistribusikan Royalti secara langsung kepada pemegang hak dengan menggunakan mekanisme perhitungan LMK yang izin operasionalnya dicabut.

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

BAB Ketiga

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31