Koreksi Pasal 2A

(1) Harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tak terurus dapat diajukan izin pelaksanaan penjualannya oleh penghuni kepada Menteri melalui Balai Harta Peninggalan setelah dilakukan pemanggilan kepada para ahli waris dan/atau yang berkepentingan atas harta tak terurus. (2) Pengajuan izin pelaksanaan penjualan oleh penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengumuman harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tak terurus oleh Balai Harta www.djpp.kemenkumham.go.id Peninggalan dalam: a. Berita Negara Republik INDONESIA; dan b. 2 (dua) surat kabar.