Koreksi Pasal 5

(1) Penetapan Formasi Jabatan Notaris berdasarkan kegiatan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ditentukan sebagai berikut: a. setiap ada 1 (satu) kantor pusat bank pemerintah atau swasta diangkat paling banyak 6 (enam) Notaris; b. setiap ada 1 (satu) kantor cabang bank pemerintah atau swasta diangkat paling banyak 3 (tiga) Notaris; c. setiap ada 2 (dua) kantor cabang pembantu bank pemerintah atau swasta diangkat 1 (satu) Notaris; d. setiap ada 1 (satu) kantor bank perkreditan rakyat diangkat 1 (satu) Notaris; atau e. setiap ada 2 (dua) kantor pusat atau cabang perusahaan pembiayaaan diangkat 1 (satu) Notaris. (2) Penetapan Formasi Jabatan Notaris berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ditentukan sebagai berikut: a. setiap 15.000 (lima belas ribu) jiwa di kota administrasi dan kabupaten administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta diangkat l (satu) orang Notaris; b. setiap 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) jiwa di ibukota Provinsi diangkat 1 (satu) Notaris; c. setiap 20.000 (dua puluh ribu) jiwa di daerah kota diangkat 1 (satu) orang Notaris; dan d. setiap 25.000 (dua puluh lima ribu) jiwa di daerah kabupaten diangkat 1 (satu) orang Notaris. (3) Penetapan Formasi Jabatan Notaris berdasarkan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dengan ketentuan sebagai berikut: a. setiap 1000 (seribu) akta jaminan fidusia per bulan dalam 1 (satu) tahun diangkat 1 (satu) orang Notaris; dan b. setiap 100 (seratus) akta selain akta jaminan fidusia per bulan dalam 1 (satu) tahun diangkat 1 (satu) orang Notaris.