Langsung ke konten utama

Koreksi Pasal 3

PERMEN Nomor 21 Tahun 2015 | Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN

PDF Sumber
100%
Hal. 1
Hal. 1
Teks Saat Ini
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR .21 TAHUN .2015.. TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMORM.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN DAFTAR WARGA NEGARA DARI NEGARA TERTENTU SUBJEK VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN 1. Afrika Selatan; 2. Aljazair; 3. AmerikaSerikat; 4. Argentina; 5. Australia; 6. Austria; 7. Bahrain; 8. Belgia; 9. Belanda; 10. Brazilia; 11. Bulgaria; 12. Ceko; 13. Cyprus; 14. Denmark; 15. Emirat Arab; 16. Estonia; 17. Fiji; 18. Finlandia; 19. Hongaria; 20. India; 21. Inggris; 22. Dihapus; 23. Irlandia; 24. Islandia; 25. Italia; 26. Jepang; 27. Jerman; 28. Dihapus; 29. Kanada; 30. Korea Selatan; 31. Kuwait; 32. Dihapus; 33. Latvia; 34. Libya; 35. Liechtenstein; 36. Lithuania; 37. Luxemburg; 38. Maladewa; 39. Malta; 40. Meksiko; 41. Mesir; 42. Monako; 43. Norwegia; 44. Oman; 45. Panama; 46. Perancis; 47. Polandia; 48. Portugal; 49. Qatar; 50. Republik Rakyat Cina; 51. Rumania; 52. Rusia; 53. Saudi Arabia; 54. SelandiaBaru; 55. Slovakia; 56. Slovenia; 57. Spanyol; 58. Suriname; 59. Swedia; 60. Swiss; 61. Taiwan; 62. Timor Leste; 63. Tunisia; 64. Turki; 65. Yunani; 66. Andorra; 67. Belarusia; 68. Kroasia; 69. Seychelles; dan 70. Papua Nugini. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY
Koreksi Anda
Koreksi Pasal 3 — PERMEN Nomor 21 Tahun 2015 | Pasal.id