Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PERMEN Nomor 20 Tahun 2017

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 5

Koreksi

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibangun berdasarkan pada nilai PASTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Koreksi

Kode Etik nilai profesional meliputi: a. melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan sasaran kinerja Pegawai dan berorientasi pelayanan prima; b. bertutur kata dan bertindak sopan sesuai dengan norma yang berlaku serta konsisten antara perkataan dan perbuatan; dan c. berperilaku jujur, berwibawa, berdisiplin dan taat aturan sehingga dapat dijadikan sebagai panutan bagi Pegawai lainnya.

Pasal 7

Pasal 8

Kode Etik nilai akuntabel meliputi: a. bertanggung jawab atas setiap tindakan dan perilaku; b. berkinerja tinggi dan menyadari bahwa tidak hanya hasil yang harus dicapai namun juga melalui proses dan prosedur yang benar; dan c. selalu melakukan perbaikan berkesinambungan berdasarkan pembelajaran dari pengalaman.

Pasal 9

Kode Perilaku dari nilai akuntabel tercermin dalam perilaku Pegawai sebagai berikut: a. melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab mulai dari proses sampai dengan hasil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan; c. mendokumentasikan proses dan hasil dari setiap kegiatan yang dilakukan secara jujur dan terbuka untuk dapat dilaporkan, dinilai, dan diaudit baik secara internal maupun eksternal; d. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas beban tugas yang menjadi tanggung jawabnya, yang tertuang dalam sasaran kinerja Pegawai; dan e. melakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas diri secara berkelanjutan berdasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja.

Pasal 10

Kode Etik nilai sinergi meliputi: a. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait untuk pencapaian tujuan; b. membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis; dan c. proaktif untuk menemukan solusi melalui diskusi dan koordinasi dengan unit kerja lain.

Pasal 11

Kode Perilaku dari nilai Sinergi tercermin dalam perilaku Pegawai sebagai berikut: a. bekerja bersama untuk mencapai tujuan; b. mengutamakan koordinasi dengan menjalin kerjasama. c. berorientasi pada kepentingan organisasi dengan berfikir, bertindak positif, menjaga kebersamaan dan kesetaraan; d. menghargai dan menerima masukan, pendapat dan gagasan; e. menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; dan f. proaktif untuk memberi solusi melalui koordinasi dengan unit kerja lain.

Pasal 12

Kode Etik nilai transparan meliputi: a. menyediakan informasi yang terpercaya; dan b. melayani semua pihak tanpa diskriminasi.

Pasal 13

Kode Perilaku dari nilai transparan tercermin dalam perilaku Pegawai sebagai berikut: a. keandalan menyediakan informasi yang terpercaya; b. menjaga informasi yang bersifat rahasia; c. bersikap rasional, berkeadilan, objektif, dan transparan dalam menjalankan tugas. d. memberikan akses informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai; e. memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan f. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan, dan pengawasan masyarakat.

Pasal 14

Kode Etik nilai inovatif meliputi: a. memiliki inisiatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; b. kreatif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi; dan c. membuat terobosan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 15

Kode Perilaku dari nilai inovatif tercermin dalam perilaku Pegawai sebagai berikut: a. memberikan motivasi dan inspirasi bagi Pegawai lainnya dalam berkinerja; b. berinisiatif untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap; c. kreatif dalam rangka pembangunan organisasi melalui penciptaan dan pengembangan inovasi; d. mampu merespon perubahan di masyarakat melalui penciptaan atau pengembangan inovasi; e. mampu membuat terobosan untuk mencipta atau merancang serta mengembangkan diri ke arah yang lebih maju; dan f. membangun etos kerja dalam meningkatkan kinerja organisasi.

BAB IV

PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 16

Koreksi

(1) Unit Eselon I yang memiliki karakteristik khusus dapat membuat Kode Etik dan Kode Perilaku sesuai dengan Tugas dan Fungsinya. (2) Dalam penyusunan Kode Etik dan Kode Perilaku, Unit Eselon I wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri ini. (3) Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 17

Koreksi

Setiap Pegawai wajib melaksanakan Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 18

(1) Majelis merupakan kelengkapan organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas melaksanakan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai; (2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc. (3) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dibentuk pada setiap Unit Eselon I dan Kantor Wilayah. (4) Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 19

(1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, terdiri atas: a. Ketua merangkap Anggota; b. Sekretaris merangkap Anggota; dan c. Anggota. (2) Keanggotaan Majelis sebagimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan unsur anggota paling sedikit 3 (tiga) orang.

Pasal 20

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan, temuan, atau Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku diterima.

Pasal 21

(1) Pemantauan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan terus-menerus untuk mendeteksi secara tepat dan cepat setiap penyimpangan atau pelanggaran yang diikuti dengan upaya perbaikan. (2) Pemantauan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan oleh Inspektorat Jenderal yang hasilnya dibuat dalam bentuk Laporan tertulis. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disampaikan setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 22

(1) Laporan dan/atau pengaduan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dapat diajukan secara lisan maupun tertulis. (2) Laporan dan/atau pengaduan secara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai identitas jelas dan ditandatangani oleh Pelapor. (3) Laporan dan/atau pengaduan yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan. (4) Pengelolaan laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani bidang kepegawaian atau unit kerja yang ditunjuk berdasarkan tugas dan fungsi. (5) Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa Laporan dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku maka unit kerja yang menangani kepegawaian atau unit kerja yang ditunjuk berdasarkan tugas dan fungsi mengirimkan berkas Laporan dan/atau pengaduan kepada Pejabat yang Berwenang. (6) Pejabat yang Berwenang memerintahkan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk menindaklanjuti Laporan dan/atau pengaduan dimaksud. (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku serta unit kerja yang menangani kepegawaian atau unit kerja yang ditunjuk berdasarkan tugas dan fungsi bekerja dengan menerapkan asas praduga tak bersalah. (8) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima Laporan/pengaduan dari Pejabat yang Berwenang, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku wajib menjatuhkan putusan terhadap Pegawai yang diduga telah melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Majelis Kode Etik ditetapkan oleh Menteri.

Kode Perilaku dari nilai profesional tercermin dalam perilaku Pegawai sebagai berikut: a. beretika dalam berkomunikasi baik dalam menerima tamu, menggunakan telepon, atau media elektronik lainnya seperti email ataupun media sosial; b. menjaga lingkungan tempat kerja dalam keadaan bersih, sehat, aman, dan nyaman; c. saling menghormati dan menjaga kesantunan untuk mendukung terciptanya kondisi kerja yang kondusif; d. mewujudkan pola hidup sederhana; e. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih serta tanpa unsur paksaan; f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani; g. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan; h. tidak melakukan perzinahan, prostitusi, dan perjudian; i. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat Pegawai, kecuali atas perintah jabatan; j. tidak melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik kementerian hukum dan hak asasi manusia. k. disiplin dan fokus dalam bekerja sesuai dengan target dalam sasaran kinerja Pegawai; l. patuh dan konsisten terhadap standar operasional prosedur yang telah ditetapkan; m. memberi pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; n. mendayagunakan kemampuan dan keahliannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; o. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. p. tanggap, terbuka, jujur, akurat, dan tepat waktu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; q. menjaga independensi dari potensi adanya benturan kepentingan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi; r. menolak tugas dari atasan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; s. menjaga keamanan barang dan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia; t. mematuhi dan melaksanakan peraturan serta memegang sumpah/janji sebagai Pegawai; u. mengutamakan kepentingan tugas daripada kepentingan pribadi/golongan dalam setiap pelaksanaan tugas kedinasan; v. mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan; w. menolak setiap pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan tugas kedinasan dan kewajiban; x. melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kepada unit pengendalian gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; y. tidak menyalahgunakan kartu tanda pengenal, surat tugas, ataupun bukti kePegawaian lainnya baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun untuk kepentingan pribadi; z. tidak menggunakan dokumen, barang, dan fasilitas milik negara untuk hal-hal di luar pelaksanaan tugas kedinasan; aa. tidak melakukan pekerjaan atau memiliki usaha/badan usaha yang memberikan jasa layanan maupun usaha dagang yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan; bb. tidak mengikutsertakan keluarga atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan; cc. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas; dan dd. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

BAB Keempat

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

Pasal 25

BAB Ketiga

Pasal 26

BAB V

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28

Pasal 29