Koreksi Pasal 5

(1) Pemberian Bantuan Hukum Litigasi pada penanganan perkara perdata dan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b diberikan untuk menyelesaikan Permasalahan Hukum di bidang hukum perdata atau niaga yang telah terdaftar dan diproses melalui badan peradilan. (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Menteri/Mantan Menteri; b. Wakil Menteri/Mantan Wakil Menteri; c. Pimpinan Unit; d. Pejabat; e. Pegawai; atau f. Pensiunan. (3) Pemberian Bantuan Hukum kepada para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan baik ketika bertindak sebagai penggugat maupun tergugat. (4) Pemberian Bantuan Hukum kepada para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan terhadap gugatan yang ditujukan kepada Kementerian.