Koreksi Pasal 20

(1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rapat Anggota koperasi dilakukan secara koordinatif, integratif, terpadu, dan berkesinambungan oleh: a. Kementerian yang membidangi koperasi di tingkat pusat. b. Pemerintah Daerah yang membidangi Koperasi dan UKM pada tingkat Provinsi/DIdan Kabupaten/kota. (2) Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan meliputi: a. bimbingan dan konsultasi pelaksanaan Rapat Anggota. b. sosialisasi/pemasyarakatan/publikasi. c. pendampingan. d. monitoring dan evaluasi. (3) Untuk melindungi kepentingan koperasi, anggota, dan pihak ketiga, maka terhadap koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dikenakan sanksi administratifsebagai berikut : a. Bagi koperasi yang terlambat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebanyak 1 (satu) kali diberi surat teguran atau peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang; b. Bagi koperasi yang terlambat melaksakan Rapat Anggota Tahunan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut diberi surat teguran atau peringatan tertulis dan ditembuskan kepada Deputi Bidang Pengawasan dan pihak terkait lainnya; c. Bagi koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan diberi surat teguran atau peringatan tertulis; d. Bagi koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan minimal 2 (dua) kali atau lebih secara berturut-turut diberi surat peringatan tertulis dan surat rencana pembubaran oleh pejabat yang berwenang. (4) Pelantikan pengurus dan/atau pengawas tidak wajib dilakukan oleh pejabat.