Koreksi Pasal 18

(1) Tindak lanjut hasil pengawasan Koperasi meliputi: a. rekomendasi dan pembinaan lebih lanjut; b. dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pada ayat 1 huruf a, tidak bisa diperbaiki koperasi dapat dikenakan sanksi administratif berupa: 1). teguran tertulis paling sedikit 2 (dua) kali; 2). larangan untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurus atau Pengawas Koperasi; 3). pencabutan izin usaha simpan pinjam, izin usaha lainnya dan/atau 4). pembubaran Koperasi oleh Menteri; c. apabila terdapat indikasi tindak pidana, Menteri berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. (2) Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan diatur dalam Peraturan Deputi.