Peraturan Menteri Nomor 08-per-m-kukm-iii-2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah dalam bentuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran; 2. Wirausaha Pemula adalah orang perorang yang memiliki usaha dan/atau rintisan usaha yang berpotensi untuk dikembangkan kapasitas usahanya; 3. Pembekalan Kewirausahaan adalah suatu kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kewirausahaan yang dapat dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi/pemasyarakatan, workshop, seminar, magang, loka karya, dan inkubator wirausaha; 4. Penerima Bantuan Pemerintah adalah koperasi, usaha mikro, usaha kecil, wirausaha pemula, masyarakat dan lembaga pendidikan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan; 5. Inkubator Wirausaha adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta Inkubasi; 6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan; 7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya adalah disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Deputi selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 8. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Deputi selaku Kuasa Pengguna Anggaran; untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota dalam bentuk badan yang menyelenggarakan urusan koperasi, usaha mikro dan kecil di Provinsi/DI dan/atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota; 10. Deputi adalah Unit Eselon I yang menyelenggarakan program di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 11. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Tujuan Bantuan Pemerintah adalah: a. memacu penumbuhan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, wirausaha pemula, masyarakat dan lembaga pendidikan guna mendukung penciptaan lapangan pekerjaan dan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan pendapatan dan peningkatan penghidupan berkelanjutan; b. menumbuhkan dan mengembangkan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, wirausaha pemula, masyarakat dan lembaga pendidikan; c. memberikan bantuan dana dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha bagi koperasi, usaha mikro, usaha kecil, wirausaha pemula, masyarakat dan lembaga pendidikan;

Sumber bantuan pemerintah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah.

(1) Realisasi Bantuan dilakukan dengan mengikuti mekanisme administrasi Keuangan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Bantuan yang diterima oleh Penerima Bantuan wajib dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

(1) Organisasi Pelaksana Bantuan Pemerintah terdiri dari : a. Deputi; b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); c. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); d. SKPD Provinsi/DI; dan e. SKPD Kabupaten/Kota. (2) Deputi bertugas : a. berkoordinasi dengan Deputi lain dalam MENETAPKAN calon penerima bantuan; dan b. menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan bantuan. (3) PPK bertugas : a. MENETAPKAN penerima Bantuan; dan b. melaksanakan proses pencairan kepada Penerima Bantuan. (4) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) bertugas: a. menerima usulan permintaan pembayaran; dan b. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). (5) SKPD Provinsi/DI, bertugas : a. melakukan koordinasi penyelenggaraan bantuan dengan pihak terkait diwilayah Provinsi/DI, Kabupaten/Kota dan Pusat; dan b. memberikan bimbingan, advokasi, penyelesaian masalah yang terjadi penyelenggaraan bantuan. (6) SKPD Kabupaten/Kota bertugas : a. melakukan koordinasi penyelenggaraan bantuan dengan pihak terkait di tingkat Kabupaten/Kota maupun dengan Provinsi/DI dan Pusat; b. memberikan bimbingan, advokasi, pengawasan serta membantu penyelesaian masalah yang terjadi dalam rangka keberhasilan penyelenggaraan bantuan. (7) Tugas-tugas organisasi pelaksana bantuan pemerintah secara lebih rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur melalui Peraturan Deputi dan/atau Keputusan Bersama.

Deputi dapat membatalkan bantuan dan mengalihkan kepada penerima bantuan lain atas dasar penilaian dan pertimbangan teknis dari SKPD Provinsi/DI, dan/atau SKPD Kabupaten/Kota.

(1) Terhadap penerima Bantuan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap diakui berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2) Terhadap calon penerima bantuan yang masih dalam proses usulan berlaku Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 04/PER/M.KUKM/III/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Wirausaha Pemula, dan Lembaga Pendidikan Non Pemerintah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 487), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.