Peraturan Menteri Nomor 05-per-m-kumkm-ii-2016 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR RAKYAT MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pasar Rakyat adalah tempat usaha sebagai sarana jual beli barang melalui tawar menawar yang dapat berupa Toko, Kios dan Los. 2. Revitalisasi Pasar Rakyat adalah kegiatan untuk membangun dan/atau memperbaiki sarana pasar rakyat yang kondisi fisiknya belum permanen dan belum layak yang berada di kabupaten/kota/pedesaan, daerah perbatasan /daerah tertinggal/ daerah pasca bencana. 3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. 4. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah INDONESIA dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan. 5. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingan dengan daerah lain dalam skala nasional. 6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintah Negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 7. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 8. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik INDONESIA. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 12. Dana tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. 13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. 15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. 16. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 17. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan penerbitan Surat Perintah Membayar. 18. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga. 19. Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam bentuk dinas yang menyelenggarakan urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ditingkat Provinsi/Kab/Kota dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pembantuan lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Peraturan ini bertujuan sebagai pedoman bagi Gubernur atau Bupati/Walikota dalam rangka pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan.

(1) Menteri melimpahkan kewenangan pelaksanaan Program Revitalisasi Pasar Rakyat Kepada Gubernur atau Bupati/Walikota dalam bentuk Program/Kegiatan dan Anggaran Tugas Pembantuan di Provinsi/DI/Kabupaten/Kota (2) Gubernur atau Bupati/Walikota melaksanakan Program Revitalisasi Pasar Rakyat yang di danai dari dana Tugas Pembantuan. (3) Gubernur atau Bupati/Walikota MENETAPKAN SKPD yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Pelaksana Tugas Pembantuan Revitalisasi Pasar Rakyat. (4) Gubernur atau Bupati/Walikota MENETAPKAN Pejabat Pengelola Keuangan Tugas Pembantuan yang terdiri atas: a. Kuasa Pengguna Anggaran; b. Pejabat Pembuat Komitmen; c. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran dan; d. Bendahara Pengeluaran. (5) Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari lingkungan SKPD Provinsi atau SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (6) Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan hanya berlaku 1 tahun anggaran dan apabila akan dilakukan perubahan harus dalam tahun anggaran berjalan dengan mengemukakan alasan-alasannya. (7) Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengelola keuangan untuk pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dibiayai dari dana tugas pembantuan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

(1) Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat. (2) Pasar rakyat yang telah selesai direvitalisasi, pengelolaannya diserahkan kepada koperasi. (3) Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat bertujuan untuk: a. memenuhi ketersediaan sarana pemasaran yang layak; b. meningkatkan akses pasar dan memperkuat jaringan pemasaran produk koperasi dan usaha mikro kecil; dan c. memacu penumbuhan usaha koperasi dalam rangka meningkatkan konstribusi koperasi terhadap perekonomian daerah.

(1) Tugas pembantuan Revitalisasi Pasar Rakyat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui dana tugas pembantuan. (2) Tata cara penyaluran dana tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Besaran alokasi anggaran Program Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Tugas Pembantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pengadaan barang yang diperoleh dari pelaksanaan dana Tugas Pembantuan merupakan Barang Milik Negara. (2) SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan Penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan Barang Milik Negara. (3) Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan pada daerah. (4) Dalam hal Barang Milik Negara dihibahkan pada daerah, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara dimaksud dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai barang milik daerah. (5) Tata cara pengelolaan, pengendalian dan pengawasan Barang Milik Negara, termasuk hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan penandatanganan Barang Milik Negara.

(1) Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan Anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2) Administrasi keuangan sebagai pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan di daerah, dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan lainnya. (3) Penerimaan dan pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan Anggaran Tugas Pembantuan diadministrasikan dalam Anggaran Tugas Pembantuan. (4) Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Tugas Pembantuan perlu dilaksanakan pembinaan yang berkesinambungan.

(1) Menteri melalui Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran melakukan pembinaan atas pelaksanaan Program Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Tugas Pembantuan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman dan bimbingan. (3) Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat dan pengelolaan Pasar Rakyat oleh Koperasi.

(1) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab kepada Gubernur atau Bupati/Walikota atas pelaksanaan kegiatan dan realisasi Anggaran Tugas Pembantuan. (2) Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja tugas pembantuan dengan menerapkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) kepada Gubenur atau Bupati/Walikota. (3) Selanjutnya Gubernur atau Bupati/Walikota wajib melaporkan secara priodik pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran tugas pembantuan, dengan menerapkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) kepada Menteri dengan tembusan kepada: a. Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; b. Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Pemerintahan Umum; c. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

(1) Menteri dapat memberikan sanksi administrasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak menyampaikan laporan periodik (bulanan, triwulan, semester dan tahunan). (2) Apabila dianggap perlu dan berdasarkan pertimbangan khusus, Menteri dapat melakukan penghentian penugasan dan/penghentian pencairan anggaran Tugas Pembantuan.