Peraturan Menteri Nomor 01-per-m-kukm-i-2016 Tahun 2016 tentang UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANGJASA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut dengan Kementerian Koperasi dan UKM adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 3. Sekretariat Kementerian adalah Sekretariat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 4. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 5. Sekretaris Kementerian adalah Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. 7. PengadaanBarang/JasaPemerintah, yang selanjutnya disebut dengan pengadaanbarang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah, yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggarandi lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN. 10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 11. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Koperasi dan UKM, yang selanjutnya disebut ULP Kementerian Koperasi dan UKM adalah unit organisasi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Koperasi danUKM yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bagian RumahTangga dan Layanan Pengadaan Sekretariat Kementerian. 12. Kelompok KerjaUnit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Koperasi dan UKM selanjutnya disebut Pokja ULP Kementerian Koperasi dan UKM adalah kelompok kerja yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. 13. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/ jasa lainnya. 14. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa.

ULP Kementerian Koperasi dan UKM bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM secara transparan, terintegrasi dan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa.

(1) Menteri membentuk ULP Kementerian Koperasi dan UKM yang berkedudukan di Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan pada Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM. (2) Menteri MENETAPKAN seluruh PNS di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM dapat menjadi anggota ULP Kementerian Koperasi dan UKM. (3) Penugasan/penempatan/pemindahan anggota ULP kedalam Pokja Kementerian Koperasi dan UKM dilaksanakan oleh Kepala ULP Kementerian Koperasi dan UKM. (4) ULP Kementerian Koperasi danUKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Menteri.

(1) Susunan organisasi ULP Kementerian Koperasi dan UKM terdiri atas: a. Kepala ULP; b. Sekretaris ULP; c. Pokja ULP; dan d. Staf Pendukung terdiri dari bidang teknis dan bidang administrasi dan umum. (2) Susunan organisasi ULP Kementerian Koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan ULP Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2016 MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH ttd AAGN. PUSPAYOGA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA