Koreksi Pasal 11

(1) Satuan Kerja berwenang menentukan Partisipan atas Partisipasi Publik terhadap Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Dalam menentukan Partisipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja mengacu pada kriteria antara lain: a. tujuan dilaksanakannya Partisipasi Publik terhadap tiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi Program Kerja, antara lain: 1. sasaran; 2. manfaat; dan 3. waktu; b. relevansi, substansi, dan karakteristik Program Kerja; c. pihak yang terkena dampak; d. pihak yang tidak terkena dampak namun berkepentingan; dan e. pihak yang memiliki kemampuan untuk berkontribusi pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pemantauan dan evaluasi Program Kerja. (3) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Kerja menentukan prioritas Partisipan dan prioritas usulan dari Partisipan.