Koreksi Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan SPM bidang komunikasi dan informatika. (2) SPM bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. target standar pelayanan; dan b. panduan operasional SPM bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten/Kota. (3) Target standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM, dan batas waktu pencapaian. (4) Target standar pelayanan dan panduan operasional SPM bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.