Koreksi Pasal 4

Alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dilakukan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, kecuali: a. barang bawaan penumpang, barang bawaan awak sarana pengangkut, dan/atau barang yang dikirim melalui penyelenggara pos, berupa: 1. alat dan perangkat telekomunikasi pelanggan (Customer Premises Equipment/CPE) untuk keperluan pribadi dan tidak diperjualbelikan, dengan jumlah paling banyak 2 (dua) unit; 2. alat dan perangkat telekomunikasi non pelanggan (non Customer Premises Equipment/CPE) untuk keperluan pribadi dan tidak diperjualbelikan, dengan jumlah paling banyak 1 (satu) unit; b. alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan penelitian dan pengembangan, uji coba, dan/atau penanganan bencana alam dengan ketentuan sebagai berikut: 1. tidak untuk diperdagangkan/digunakan untuk kepentingan komersial; 2. dalam hal alat dan perangkat telekomunikasi menggunakan spektrum frekuensi radio wajib memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) sementara; Tahun, No. 7 3. jangka waktu penggunaan alat dan perangkat paling lama 1 (satu) tahun; 4. setelah jangka waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 berakhir, alat dan perangkat telekomunikasi wajib disertifikasi apabila akan dipergunakan kembali, atau wajib direekspor ke negara asal; 5. dalam hal alat dan perangkat telekomunikasi direekspor ke negara asal, pemohon wajib melaporkan kepada Lembaga Sertifikasi dengan melampirkan surat Pemberitahuan Ekspor Barang yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; c. alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan penelitian dan pengembangan, uji coba, dan/atau penanganan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib mencantumkan alamat lokasi alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan; d. alat dan perangkat telekomunikasi yang akan digunakan sebagai sampel uji dalam rangka proses pengujian, untuk perangkat CPE sebanyak 2 (dua) unit dan perangkat Non CPE sebanyak 1 (satu) unit dan/atau atas permintaan Balai Uji; e. Alat dan perangkat telekomunikasi yang menggunakan spesifikasi militer dan digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Pertahanan Republik INDONESIA atau Kepala Kepolisian Republik INDONESIA; f. alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk perwakilan diplomatik dengan memperhatikan asas timbal balik; dan g. alat ukur sarana telekomunikasi.