Koreksi Pasal 58

(1) Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil yang langsung atau tidak langsung telah merugikan negara wajib mengganti kerugian negara. (2) Perbuatan pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa : a. tidak menepati perjanjian (wanprestasi); dan b. lain-lain yang mengakibatkan kerugian negara. (3) Untuk penggantian kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih dahulu diselesaikan dengan upaya damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Apabila upaya damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaiannvya dilimpahkan kepada Kepala Kantor atau Satuan Kerja dengan perantara Pengadilan Negeri atau kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara di wilayah yang bersangkutan.