Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi Dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation

PERMEN Nomor 17 Tahun 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

BHP TELEKOMUNIKASI DAN KONTRIBUSI KPU/USO

Pasal 2

Setiap penyelenggara jasa dan/atau jaringan Telekomunikasi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan wajib membayar BHP Telekomunikasi dan Kontribusi KPU/USO.

Pasal 3

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN BHP TELEKOMUNIKASI DAN KONTRIBUSI KPU/USO

Pasal 5

(1) Penetapan besaran BHP Telekomunikasi dan Kontribusi KPU/USO oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan penghitungan sendiri dengan mengacu pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. (2) Dalam hal Penyelenggara Telekomunikasi yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh Kantor Akuntan publik, penghitungan besaran BHP Telekomunikasi dan/atau Kontribusi KPU/USO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada laporan keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau pejabat perusahaan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

BAB IV

PENYETORAN BHP TELEKOMUNIKASI DAN KONTRIBUSI KPU/USO

Pasal 12

(1) Seluruh Penerimaan BHP Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetor langsung ke Kas Negara melalui rekening Bendahara Penerima Direktorat Jenderal pada Bank Pemerintah. (2) Seluruh Penerimaan Kontribusi KPU/USO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetor langsung ke Kas BP3TI melalui rekening operasional BP3TI pada Bank Pemerintah.

BAB V

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENETAPAN BESARAN BHP TELEKOMUNIKASI DAN KONTRIBUSI KPU/USO

Pasal 13

BAB VI

KEBERATAN

Pasal 22

Penyelenggara Telekomunikasi dapat mengajukan keberatan terhadap hasil penetapan besaran BHP Telekomunikasi dan/atau Kontribusi KPU/USO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan dengan syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 23

Penyelenggara Telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 13 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja; dan b. pencabutan izin dalam hal teguran tertulis tidak diindahkan.

Pasal 24

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 27

Bendahara Penerima dan Pengelola Rekening Operasional wajib melaporkan seluruh penerimaan BHP Telekomunikasi dan/atau Kontribusi KPU/USO kepada Menteri setiap bulan dengan batas waktu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya beserta tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktur Jenderal, dan Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi; b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 05/PER/M.KOMINFO/02/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 26/PER/M.KOMINFO/07/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 05/PER/M.KOMINFO/02/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation; c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi; dan d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 45 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 7

Koreksi

(1) Dalam penghitungan besaran BHP Telekomunikasi dan Kontribusi KPU/USO, pendapatan yang tidak diperhitungkan sebagai Pendapatan Kotor Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu pendapatan yang diperoleh dari: a. penjualan dan penyewaan properti dan kendaraan; b. penjualan dan penyewaan barang dan jasa non telekomunikasi; c. penjualan alat dan perangkat telekomunikasi; d. penyewaan perangkat telekomunikasi yang bukan merupakan bagian dari layanan telekomunikasi berdasarkan izin yang diperolehnya dan tanpa adanya perangkat tersebut layanan telekomunikasi tetap dapat diberikan; e. penjualan dan penyewaan ruang (space) menara dan saluran pipa (ducting); f. jasa konsultansi dan pendampingan; g. jasa konstruksi dan pembangunan infrastruktur; h. jasa integrasi dan aplikasi; i. jasa instalasi perangkat di luar aktivasi layanan Penyelenggaraan Telekomunikasi yang disediakan Penyelenggara Telekomunikasi; j. pendapatan dari iklan digital yang disalurkan melalui laman (website) Penyelenggara Telekomunikasi; k. pendapatan dari nilai transaksi pengiriman uang dan usaha uang elektronik (e-money) yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi; dan/atau l. pendapatan lain di luar Penyelenggaraan Telekomunikasi selain huruf a sampai dengan huruf k yang bukan merupakan bagian dari layanan telekomunikasi berdasarkan izin yang diperolehnya. (2) Pendapatan yang tidak diperhitungkan sebagai Pendapatan Kotor Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dan huruf l harus dibuktikan dengan pemisahan pendapatan dalam pencatatan pada akun tersendiri, yang jika diperlukan dapat dilengkapi dengan dokumen-dokumen kontrak kerja sama atau dokumen lainnya dengan pihak terkait; atau dokumen invoice atau kuitansi penerimaan dari pihak terkait. (3) Pendapatan yang tidak diperhitungkan sebagai Pendapatan Kotor Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dan huruf k harus dapat dibuktikan dengan pemisahan pendapatan dalam pencatatan pada akun tersendiri. (4) Dalam hal terdapat pendapatan yang tidak dapat dipisahkan dan dibuktikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pendapatan tersebut merupakan bagian dari pendapatan yang diperhitungkan sebagai pendapatan yang terkena BHP Telekomunikasi dan Kontribusi KPU/USO.

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi Dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 27

BAB IX

Pasal 28

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 27

BAB IX

Pasal 28

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 29